Diduga Kelabui Masyarakat Dengan Mencatut Nama TP4D Dalam Papan Proyek Drainase

LAMPURA, Garuda News Nusantara - Pembangunan saluran (Drainase) yang sering disebut Siring Pasang di Desa Madukoro Baru, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, menuai protes keras dari tokoh masyarakat setempat. Protes tokoh masyarakat itu diduga karena pembangunan Siring Pasang tersebut dinilai tidak bermanfaat, hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Alasannya, karena pembangunan Drainase itu buntu alias tertutup tidak ada pembuangan airnya, demikian keterangan masyarakat setempat menjekaskan.

Kemudian, yang menimbulkan pertanyaan masyarakat dan mengatakan, bahwa Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Madukoro diduga telah mengibuli dan mengelabui warga dalam Pembangunan Siring Pasang tersebut. Dimana telah berani mencatut nama TP4D yang disebut ikut dalam pengawasan proyek yang telah dipampang di Papan Nama Proyek. "Proyek Ini Diawasi Oleh TP4D Kejaksaan Negeri LU."  Itulah yang ditulis di papan nama proyek itu. Padahal nilai proyek yang berseumber dari Dana Desa Bantuan Pemerintah Pusat itu hanya senilai Rp 25.721.000,- & Rp 7.761.000,- keseluruhan berjumlah Rp 33,482,000,- untuk biaya membangun Siring Pasang dan Gorong-gorong.

Dikatakan, proyek yang bersumber dana dari uang negara atau uang rakyat yang harus diawasi TP4D adalah proyek yang bernilai Rp 10 miliar ke atas. Tetapi di Desa Madukoro Baru, Kotabumi Utara proyek yang menyerap anggara sebesar Rp 33 juta lebih juga dibuat diawasi TP4D. Diduga hal itu dilakukan Pjs Kepala Desa untuk mengibuli dan mengelabui masyarakat. Kalau pengawasan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Utara, itu benar. Karena merekalah yang duberi pemerintah wewenang untuk mengawasi penggunaan uang negara atau uang rakyat, tutur warga Kecamatan Kotabumi Utara.

Dalam pembangunan proyek Siring Pasang yang dibangun di Desa Madukoro Baru yang menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2019, diduga sang Pjs kepala desa telah gegabah, karena pembangunan saluran atau Drainase di desanya dinilai tokoh masyarakat tidak tepat sasaran dan diduga Pjs kepala desa membuat trik supaya ada laporan pertanggung jawaban dalam penggunaan DD tersebut, namun tidak bermanfaat. Oleh karena itulah diminta kepada pihak berwenang Pemkab. Lampung Utara supaya turun langsung ke Desa Madukoro Baru menyaksikan lokasi proyek tersebut, sekaligus mengaudit anggaran yang digunakan, supaya terang benderang diketahui masyarakat, ujar warga itu menambahkan. (Marw/Redaksi)