Bimbingan teknik yang diiniasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdes) Kabupaten Rokan Hilir tersebut mengundang narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau.
"Ini saya pikir sesuatu yang menarik yang perlu kita tindaklanjuti. Kenapa di kumpulkan hari ini, karena masih banyak persoalan persoalan yang ada di masing masing kepenghuluan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang mereka terima," kata Bupati H Suyatno di sela pembukaan bimtek.
Bupati H Suyatno juga memberikan apresia kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdes) atas dilaksanakannya bimbingan teknik (bimtek) yang dilaksanakan pada hari ini. "Mudah mudahan para peserta bimtek dapat menanyakan persoalan persoalan yang mereka hadapi kepada narasumber," ujarnya.
Tujuan bimtek ini dilaksanakan, kata Bupati H Suyatno, untuk perbaikan kedepan sehingga diharapkan tidak ada lagi persoalan persoalan yang menyangkut dengan persoalan hukum di masing masing desa atau kepenghuluan.
"Dengan adanya bimtek ini saya berterima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang benar benar mempunyai niat yang baik untuk tata pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Rokan Hilir," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdes) Kabupaten Rokan Hilir Jasrianto mengemukakan, peserta pelatihan adalah seluruh Direktur Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, sebanyak 159 Kepenghuluan.
"Yang hadir ini adalah para Direktur BUMKep sengaja kita undang. Kita berkeinginan, melalui bimtek yang digelar hari ini dapat menterjemahkan apa yang menjadi prioritas dari progam pemerintah terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Kepenghuluan," ujar Jasrianto.
Dikatakannya, jika Badan Usaha Milik Kepenghuluan bisa berjalan dengan baik, niscaya ekonomi desa akan baik pula.
Untuk dapat menjalankan roda Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) dengan baik. Menurut Jasrianto, personil pengelola BUMKep harus mempunyai ilmu dan inovatif, mampu mencari solusi dan memperkaya kegiatan serta bisa mengembangkan sehingga BUMKep bisa mendapatkan penghasilan kepada desa-nya.
Kemudian yang kedua, adalah kaur keuangan. Kaur keuangan menurut Jasrianto adalah orang orang yang memegang peranan penting di dalam setiap usaha. Bagaimana proses perencanaan keuangan itu dibuat.
Mulai pengajuan hingga pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan serta pelaporan keuangan secara terperinci. Ini adalah merupakan tugas pokok dan fungsi dari kaur keuangan.
Dengan adanya bimbingan teknik dan pelatihan yang telah dilaksanakan beberapa kali baik di dalam maupun di luar Kabupaten Rokan Hilir. "Diharapkan seluruh Direktur BUMKep dan Kaur Keuangan paham apa yang harus di kerjakan untuk kemajuan BUMKep di masing masing desa," kata Jasrianto. (Man)
COMMENTS