Program pembangunan PAMSIMAS yang berbiaya ratusan juta rupiah itu diduga membuat Kelompok Kerja Masyarakat ( KKM ) merasa kesulitan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai juknis yang seharusnya. Sebab, anggaran yang diterima oleh KKM dinilai tidak sesuai.
Pasalnya dari total jumlah anggaran yang seharusnya diterima, terindikasi atau diduga dicatut oknum yang menangani bidang pembangunan PAMSIMAS sejumlah 10 persen dari total anggaran.
"P & Y " salah satu Ketua Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) untuk saat ini tidak ingin disebutkan nama dan identitasnya, saat di konfirmasi (18/12) Tim Garuda Nusantara mengatakan, bahwa dirinya selaku ketua KKM merasa kesulitan untuk menyelesaikan pembangan PAMSIMAS di wilayahnya sesuai dengan petunjuknTeknis (Juknis) yang ada. Hal itu disebabkan anggaran yang mereka terima tidak sesuai dengan yang seharusnya, sebab ada kewajiban setoran yg diminta pihak oknum sebesar 10 persen dari total anggaran.
Menurut mereka, potongan tersebut berlaku untuk semua KKM pengelola PAMSIMAS se-Kabupaten Pesawaran di sejumlah 42 titik. Jika dikalikan dari jumlah anggaran dan dipotong 10 persen, maka nilai anggaran yang dicatut cukup besar atau sekitar lebih kurang sebesar 1,2 miliar rupiah. Lalu pertanyaannya pemotongan 10 persen tanggung jawab siapa. Karena itu menyangkut uang rakyat, sebaiknya pihak Kejaksaan diminta turun tangan dalam pengamanan uang negara, hingga memeriksa pihak terkait penggunaan dana PAMSIMAS tersebut.
Diakui ketua KKM dalam melaksanakan pembangunan PAMSIMAS ini terus terang kami merasa kesulitan, karena dituntut untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan Juknis yang ada, namun anggaran yang kami terima sangat tidak sesuai, sebelum anggaran dicairkan saja kami selalu ditanyai masalah setoran yang 10 persen dari total anggaran, kami saja setor Rp. 30.000.000.00 kapada TN, belum lagi masalah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) itu juga mereka yang mengerjakan semua.
Anggaran untuk SPJ saja dimintai Rp.15.000.000.00. Jadi bagaimana kami bisa mengerjakan semuanya dengan efektif jika begitu pengeluaran. Jumlah PAMSIMAS di Kabupaten Pesawaran ini sebanyak 42 titik, jika dikalikan 10 % maka nilai yang mereka terima itu sejumlah Rp 1.2 miliar dan itu semua diluar LPJ senilai 15.000.000,-/titik, ungkapnya.
Nawir selaku Investigator DPC LAMI Pesawaran di depan tim media Garuda Nusantara mengatakan bahwa dirinya telah konfirmasi kepada Zidan selaku Kasi Perkim yang juga menjabat PPTK PAMSIMAS Kabupaten Pesawaran Tahun.2019, yang dihubungi melalui telepon (20/12) dan mengatakan tidak tahu menahu adanya pungutan setoran yang dilakukan oknum sebesar 10 persen dari total anggaran yang diduga dilakukan TN. Menurut Nawir, mustahil Zidan selaku PPTK, tidak tahu menahu adanya pungutan di program PAMSIMAS, tutur Nawir. (Tim Redaksi)
COMMENTS