Meggi mencurigai penumpukan SiLPA tersebut seperti sudah di diskenariokan dan menjadi modus untuk penyertaan modal pada BUMD PDAM Tirta Bhagasasi melalui pembiayaan APBD 2020. Pasalnya Pos Belanja yang paling mudah dialokasikan dan praktis, adalah Belanja Modal. SiLPA itu kan merupakan sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan, tambahnya.
Permendagri 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. SiLPA adalah dana sisa yang hanya boleh digunakan dalam pembiayaan, “SILPA bukan sebagai PAD”, tegas Meggi
“Selayaknya kebutuhan masyarakat. program yang sudah masuk skala prioritas harus lebih diutamakan ketimbang penanaman modal”. Padahal, APBD Kabupaten Bekasi sudah lebih rendah dari APBD-P 2019 sebesar Rp. 41.238.279.517 Karena itu, alasan dan pertimbangan apa pun, penanaman modal di saat anggaran sedang defisit sangatlah tidak tepat, ujar Meggi mantan Tim Perumus Visi-Misi Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Kabupaten Bekasi seharusnya memperketat suntikan modal ke BUMD yang performanya buruk, agar tidak menjadi beban bagi keuangan daerah.Oleh karena itu Meggi berharap agar Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri menggunakan wewenangnya untuk mengevaluasi dan atau mengkoreksi penanaman modal itu untuk tidak disetujui sebagaimana diatur dalam PP12/2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 112 ayat 1 dan 9.
Meggi menjelaskan, dalam Peranturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pasal 23 ayat (1) jelas menyatakan, penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD. Namun perlu di ketahui dulu pengelolaan keuangan BUMDnya. ’’PDAM Bhagasasi sudah berapa berikan deviden?? Sepadan tidak dengan modal yang diberikan??
Oleh karena itu, BUMD yang minta penambahan modal harus ada audit keuangan. PDAM Tirta Bhagasasi dan BUMD lainnya juga sebaiknya segera dilakukan Audit Due Diligence oleh Akuntan Publik.
Meggi menengarai bahwa sifat akuntabel dan transparan BUMD Kabupaten Bekasi belum terlihat , padahal itu merupakan suatu syarat penting dalam pengelolaan keuangan BUMD. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK dan pihak terkait lainnya juga diharapkan serius memeriksa kesehatan BUMD agar jelas bahwa BUMD itu sehat ,sehingga dapat dipastikan kesungguhan BUMD menghasilkan deviden sekaligus menjalankan fungsi public service.
Masyarakat tentu tidak menghendaki jalan pintas yang hanya sekedar menghabiskan APBD tanpa tujuan yang pasti. Tidak juga sekedar meningkatkan serapan anggaran namun programnya tidak jelas. Masyarakat benar-benar menginginkan program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dan manfaatnya bisa segera dirasakan.
Karenanya masyarakat harus dilibatkan guna mengawal agar pos kegiatan dalam APBD Kab Bekasi 2020, efektif, efisien dan membawa manfaat bagi masyarakat Kab Bekasi khususnya, serta berharap dilaksaksanakan dengan transparan serta akuntabel dalam menuju Bekasi Baru Bekasi Bersih yang bukan sekedar jargon, pungkas Meggi, Senior Consultant ,The Economist and Social Intelligence. (David/Red)
COMMENTS