Ratusan Juta Rupiah Kelebihan Dana DPRD Lampura 2017 Belum Jelas Pengembaliannya

LAMPUNG UTARA, Garuda News Nusantara - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa  Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara (LAMPURA) per- 31 Desember 2017. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo  Anggaran Lebih, Laporan Operasional, laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuatitas, Serta catatan atas Laporan Keuangan untuk Tahun terahir pada tanggal tersebut.

Kemudian, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan Resume Hasil Pemeriksaan atas sistem Pengendalian Interen Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang Undang  Nomor 15 Tahun 2006 tentang  Badan Pemeriksaan  keuangan dan Undang Undang  terkait lainya.

BPK telah nenerbitkan  Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017 yang membuat Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) dengan Nomor 24A/LPH/XVIII.BLP/06/2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terdapat Peraturan Per-Undang Undangan Nomor. 24C/LPH/XVIII.BLP/05/2018

Sesuai Standar  Pemeriksaan  Keuangan Negara (SPKN) dalam Pemeriksaan dan Lampiran Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara  tersebut  di atas, BPK   mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intren dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas aliran Keuangan dan tidak ditunjukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendaliaan Intern.

BPK Menemukan kondisi yang dapat dilampirkan berkaitan dengan sistem pengendalian Intren dan Operasinya. Pokok pokok Kelemahan dalam sistem pengendalian Intren di atas Lampiran keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang ditemukan BPK adalah  sebagai berikut.

1. Pengelolaan Kas di Kas Daerah, Kas  di Bendahara  Jaminan Kesehatan Nasional dan kas lainya Bendahara Dana  Bantuan Oprasional Sekolah Belum Optimal 2. Pengelolaan Persediaan pada Dinas  Kesehatan dan Dinas Pertaniaan Belum Optimal 3.Pengelolaan  Investasi Jangka Panjang Permenen Pada Badan Usaha Milik Daerah belum memadai ;

A. Kelebihan Bayar Tunjangan Komunikasi Intensip dan Tunjangan Reses Pada DPRD Kabupaten  Lampung  Utara dengan Total kelebihan Pembayaran Pada Bulan Agustus sampai dengan  Desember 2017 Sebesar Rp. 708.750.000,00 B. Kelebihan Bayar Dana Oprasional (DO) pada Sekretariat DPRD Bulan Agustus Sampai dengan September 2017 Sebesar Rp. 32.172.000, 00 C.

Terdapat Kelebihan Bayar Dana Oprasional (DO)  pada Sektariat  DPRD Kabupaten Lampung Utara  Bulan Oktober Sampai dengan Desember 2017 Sebasar Rp. 58 474 500,00 D. Terdapat Pembayaran Perjalanan Dinas yang tumpang tindih, Beririsan dan tanggal Ganda Dana Seketariat DPRD Kabupaten Lampung Utara Sebesar Rp. 676.442.809,00 dan diduga hingga sampai saat ini belum diketahui jelas pengembaliannya, demikian penuturan aktifis DPC LSM TIPIKOR INDONESIA WHATS, Kabupaten Lampung Utara. (Marw/Red)