Wong Chun Sen menjelaskan tujuan Reses ini dilaksanakan guna menampung aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa dalam Paripurna untuk disampaikan kepada ketua DPRD Medan dan Pemko Medan.
Dalam sesi tanya, salah seorang warga bernama Jurlis Warga Jalan M. Yakub (Pasar Belakang) menyampaikan keluhannya mengenai Gang India yang kondisinya cukup hancur selain itu parit tersumbat. tidak hanya itu warga sejitar juga mengaku selama ini mereka tidak mendapatkan bantuan seperti bantuan beras raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan BPJS dari pemerintah.
Hal serupa juga dikeluhkan Ani seorang janda (40), bahwa ia sampai saat ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, sementara menurutnya ia dikatagorikan orang tidak mampu yang tinggal di rumah kontrakan.
Sementara menurut Ani, banyak orang yang kehidupannya lebih mapan darinya mendapatkan bantuan dari pemerintah.
"Kenapa orang yang mampu saja yang mendapat bantuan, sementara saya yang miskin ini tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah," ungkapnya.
Menanggapi keluhan tersebut Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan mengatkan terlebih dahulu Kartu Keluarga (KK) itu dipisahkan jika mereka masih mengikuti KK orang tua atau keluarga lainnya, agar dapat dimasukkan dalam Basis Data Fakir Miskin.
"Bagi masyarakat sebelumnya tidak mampu dan mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan sekarang telah mereka telah mampu, tolong diberikan kepada yang membutuhkannya, kemudian bagi warga yang mendapatkan bantuan tetapi telah meninggal dunia harap laporkan segera kepada pihak Kelurahan," sebutnya.
Sementara, Rusdi Perwakilan PU Medan menanggapi keluhan warga hancurnya jalan di Gang India dan paritnya tersumbat, mengatakan, sebelumnya mereka juga telah melakukan sosialisasi di lingkungan I, II. Apa bila terjadi banjir bisa langsung dilaporkan ke kantor UPT PU Medan di Jalan Seser, mudah mudahan ada solusinya dari Dinas PU Medan.
Usai melaksanakan reses di Jalan Suluh, anggota DPRD Medan yang diusung dari Partai PDIP ini kembali melaksanakan reses di Jalan Tombak, Kecamatan Medan Tembung. Disana anggota DPRD Medan dari Dpil III ini langsung dihujani dengan berbagai keluhan dari masyarakat yang menyampaikan terkait Zonasi yang inin memasukan anaknya bersekolah.
Ia mengaku tidak mengetahui bagaiman tata cara pengukuran jarak sekolah dengan tempat tinggal yang akan mendaftarkan anaknya.
Karenan di Kecamatan mereka tidak ada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), sehingga penetapan Zonasi tersebut sangat merugikan peserta didik dan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya, sementara biaya di sekolah Swasta sangat mahal.
Kemudian, Sri Hartati warga Jalan Tuasan mengelukan pohon sudah mati yang berada tepatnya di depan rumahnya terancam rubuh, sebelumnya dahannya pernah patah dan menimpa orang yang sedang melintas hingga tangan dan kakinya terkilir.
"Saya meminta Dinas Pertamanan agar segera memotong pohon yang sudah mati tersebut, agar nanti tidak ada lagi yang menjadi korban," ujarnya.
Berbeda dengan keluhan Rani Filza warga Pukat Banting IV, Kecamatan Medan Tembung mereka berharap agar wakil rakyat yang malaksanakan reses tersebut dapat menyampaikan aspirasinya dan bekerjasama kepada BNN dan Kepolisian untuk segera memberantas Narkoba di wilayah tempat tinggal mereka, karena Narkoba merusak generasi muda dan anak sekolah.
Kemudian Wisno warga Kelurahan Indra Kasih yang sehari-harinya bekerja sebagai pengali kubur di tanah Wakaf Karya Bakti Ujung mengatakan, bahwa tanah wakaf itu sudah penuh dan tumpang tindih.
Ada lahan 6oo meter milik salah seorang Anggota DPRD Sumut, tetapi saya belum diangkat sebagai penggurus BKM serta belum di hibahkan.
Wisno berharap Wong Chun Sen dapat membantu agar lahan tersebut dapat digunakan secepatnya. "Apalagi dalam satu Minggu terkadang ada 2 orang sekaligus yang meninggal, lantas mau kita buat dimana," harap Wisno.
Menanggapi persoalan tersebut Wong Chun Sen mengatakan telah mencatat semua keluhan maupun aspirasi dari masyarakat nantinta aspirasi tersebut akan di laporkan ke Pimpinan DPRD Medan dan Pemko Medan.
"Aspirasi yang kita terima ini nantinya akan dibawa dalam Paripurna untuk disampaikan kepada ketua DPRD Medan dan Pemko Medan," pungkasnya. (Sil)
COMMENTS