Pembangunan Jalan Rigid Nias Utara TA 2019 Perlu Perhatian Pemerintah Pusat

NIAS UTARA, Garuda Nusantara - Proyek pembangunan Jalan Rigid (Beton) HILIGAWONI - BITAYA di Kabupaten Niaa Utara, Prov. Sumatera Utara, yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar lebih kurang Rp 3,8 miliar, Proyek Tahun Anggaran/TA 2019. Namun, diduga luput dari pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaruang (PUPR) Kabupaten Nias Utara, sehingga pekerjaan itu dikerjakan kontraktor asal jadi dan sangat memprihatinkan, baru hanya beberap bulan digunakan sudah hancur, demikian dijelaskan warga Nias Utara kepada Garuda Nusantara.

Pembangunan jalan yang menyerap Anggaran DAK TA 2019 itu dikerjakan CV. KBP dengan Nomor Kontrak. 620.05/SP/PPK-2/BM/PUPR/2019. Dalam Papan Proyek Uraian Pekerjaan antara lain, Devisi 1. Umum, Devisi 2. Drainase, Devisi 3. Pekerjaan Tanah dan disitu disebut Devisi 7. Pekerjaan Struktur. Pekerjaan apapun yang dicantumkan dalam Papan proyek hanyalah diduga kamuflase, sebab jika menyaksikan pekerjaannya, tentu harus turun tangan pihak Kejaksaan setempat dan pihak terkait lainnya, hingga diminta pertanggung jawaban kontraktor, juga tanggung jawab PA (Penanggung-jawab Anggaran), PPK, PPTK dan Pengawas dari PUPR.

Melihat kinerja sang kontraktor yang begitu amburadul, diduga keras pelaksanaan pekerjaan proyek jalan rigid itu tidak sesuai dengan spek atau Rencana Anggaran Biaya (RAB). Oleh karena itu diminta perlu perhatian serius dari Pemerintah Pusat terkait dengan pengucuran Anggaran DAK. Sebab biaya pembangunan proyek jalan HILIGAWONI - BITAYA Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, sama halnya seperti membuang garam ke laut. Anggaran tersebut diduga dilaksanakan tak sesuai spek. Tampaknya pelaksanaan pekerjaan proyek jalan Nias Utara ini luput dari pemantauwan Dinas Bina Marga atau PU Sumatera Utara, sehingga tidak pernah ada tindakan kepada kontraktor, tambah warga Kabupaten Nias Utara.

Dikatakan, bagaimana hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Nias Utara, apakah mereka yang punya wewenang itu tidak melihat dan tidak mengaudit penggunaan uang pelaksanaan pekerjaan proyek itu, harusnya BPK sudah bertindak, apalagi pelaksanaan pekerjaannya sebobrok itu. Menurut masyarakat Kabipaten Nias Utara, Bupati-pun harus ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek jalan HILIGAWONI - BITAYA selaku penanggung jawab Anggaran DAK dari pusat. Selain itu diminta Kejaksaan Negeri Kab. Nias Utara turun tangan, sekaligus mengaudit penggunaan dana proyek jalan Rigid tersebut, tutur masyarakat Nias Utara itu. (Red)