Kondisi demikian menjadi dilema, karena jumlah semua warga yang terdampak Covid-19 dan ingin mendapatkan bantuan dalam daftar yang diusulkan, tidak tercover, tidak sesuai dengan kondisi riil, ungkap R.Meggi Brotodihardjo, pengamat kebijakan publik Bekasi.
“Kemarin tidak semua mendapat Bansos, sempat ada masalah juga dengan warga yang tidak mendapatkan. Mereka merasa bantuan itu turun karena adanya wabah Covid-19, jadi tidak adil rasanya kalau misalnya tidak semua dapat," ucap Meggi.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi harusnya memberi kesempatan untuk mendaftarkan nama-nama warga yang benar-benar membutuhkan Bansos, sambil terus mengoreksi data dengan mengikuti perkembangan kondisi perekonomian di tengah pandemi dan segera mendistribusikan Bansos lanjutan atau tahap kedua.
"Saat ini banyak dari saudara kita yang pada waktu lalu tidak butuh Bansos, tapi sekarang membutuhkan Bansos. Yang mengatakan butuh Bansos, jauh lebih banyak daripada yang ada dalam daftar yang ada. Karena sekarang banyak yang tidak memiliki pekerjaan, banyak yang warungnya tutup," tuturnya.
"Jumlah yang miskin selalu bertambah kalau ada bencana baru. Pekerja harian misalnya, kemarin ketika belum ada Covid-19 mereka punya penghasilan. Sekarang tidak ada, itu jadi menimbulkan kemiskinan baru," lanjutnya.
"Di sini dibutuhkan inovasi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi untuk memastikan mereka yang prasejahtera baru masuk data yang di-update, sehingga pada distribusi berikutnya mereka bisa dapat bantuan juga. Jadi ditambahkan apabila ada warga yang namanya belum masuk, sekaligus juga mencoret nama yang seharusnya tak menerima," jelas Meggi.
Meggi menyarankan pemerintah daerah segera memperbarui data penerima bantuan agar tak terjadi tumpang tindih dengan data yang sudah ada. Selama ini data yang digunakan adalah data bantuan reguler. Padahal dalam kondisi saat ini, pemerintah daerah semestinya menyesuaikan data dengan warga yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam.
"Untuk bantuan reguler itu kan, seperti PKH, sudah ada protapnya walaupun tidak update . Yang belum ada itu memang data penerima Bansos untuk bencana non-alam, non-natural disaster, makanya jadi kacau-balau," jelas Meggi, mantan Tim Perumus Visi-Misi Kabupaten Bekasi ini.
Meggi mendorong agar pemerintah segera menyusun skema bagi penerima bansos non-alam tahap ke-dua atau lanjutan. Sebab, ia meyakini masih banyak warga yang terdampak Covid-19 namun tak terdata dalam pendataan yang telah dimiliki pemerintah daerah
Meggi mengatakan data itu tidak harus terperinci seperti data sensus penduduk. Namun, menurutnya, pemerintah daerah dapat menyusun kategori siapa saja yang berhak menerima bantuan, tentunya dengan parameter yang jelas serta berkoordinasi dengan RT/RW, Pamong Desa, Kelurahan, dan pihak terkait lainnya
"Pemda Kabupaten Bekasi segeralah berinovasi, susun skema bansos itu. Kalau saling menyalahkan ini tidak akan selesai, waktunya habis cuma untuk debatable. Jangan sampai ada yang meninggal karena tidak makan dan bukan karena terpapar Covid-19”, ucap Meggi
Bukankah Bupati, Gubernur dan Presiden selalu mewanti-wanti agar “Jangan sampai ada warga masyarakat yang kelaparan”, Hubungi 112 apabila membutuhkan Bansos ? “ Dalam hal ini , saya kira tidak ada salahnya saya mengingatkan pemerintah daerah, anggap saja saya sedang menghubungi 112”, sindirnya.
Meggi juga berharap DPRD Kabupaten Bekasi dapat mendorong kewajiban pemerintah daerah untuk segera melanjutkan pemberian Bansos lanjutan atau tahap kedua kepada warga masyarakat Kabupaten Bekasi yang memang berhak mendapatkan, pungkasnya. (Pas/Red)
COMMENTS