Namun alih-alih mendapatkan berita, diduga wartawan yang akan meliput dihalang-halangi bahkan oknum perangkat Kelurahan Tanjung Rejo beserta Keplingnya menolak mentah-mentah kehadiran media untuk meliput rencana pembagian sembako tahap kedua dari Pemko Medan tersebut, Senin (18/05/2020).
Tampak rapat Kepling yang dipimpin Lurah Tanjung Rejo Aisyah Rambe itu mendadak beringas, ketika melihat kehadiran awak media. Karena terusik rencana pembagian sembako tahap kedua ini diketahui publik, bahkan peserta rapat diskusi yang diduga kepling itu tidak mau tau dengan UU Pers No 40 tahun 1999 yang diterangkan oleh awak media.
"Anda dilindungi undang-undang, kami lebih dilindungi undang-undang lagi. Jika kau macam-macam disini kubelah kepala kau,” ujarnya dengan nada meninggi.
Publik pun bertanya-tanya, bantuan yang diperuntukkan buat masyarakat itu tidak boleh diliput oleh media, dengan alasan harus izin kalau mau memberitakan. Situasi semakin tak terkendali dimana yang diduga rombongan puluhan Kepling Kelurahan Tanjung Rejo ini mengerumuni awak media dan menyarankan agar meninggalkan lokasi.
Untuk diketahui, rapat antara Lurah dengan Kepling ini sendiri digelar di ruang terbuka bersebelahan dengan parkiran. Namun awak media harus izin dulu kalau mau muat berita. Kejadian ini jelas telah mencoreng kemitraan media dengan pemerintahan yang selama ini terjalin dengan baik.
Sungguh ironis para Kepling yang beringas seolah tutup telinga dan tidak mau tahu tentang keberadaan pers yang diakui oleh negara sebagai pilar ke-4 kebangsaan di NKRI ini.
Sekedar diketahui, sebelumnya sejumlah warga yang ngekos di Kelurahan Tanjung Rejo pada tahap pertama bantuan yang dibagikan, dimana belum semua warga yang terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan.
“Khususnya yang terdampak Covid-19 ini, seperti beberapa perusahaan tempat kami bekerja tidak beroperasi lagi dan alhasil kami dirumahkan, dan pendapatan kami menjadi nol rupiah. Yang pertama saja kami tidak dapat bang, entah gimana aturan kepling ini salurkan bantuan," bebernya.
Terpisah awak media mengkonfirmasi ke tingkat Kecamatan Medan Sunggal melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (kesos) Suharto mengatakan, bahwa kebijakan itu mutlak menjadi kewenangan kelurahan.
"Kami hanya menerima data-data dari kelurahan bang, kami kirim ke pemko ketika bantuan sudah diserahkan dari pemko lalu kelurahan lah punya wewenang," kata suharto menjelaskan.
Masih segar diingatan, seperti diberitakan oleh beberapa media cetak/online beberapa waktu lalu, dana bansos diduga disunat oleh pemerintah desa. Kejadian ini pertama kali mencuat di Desa Buluduri Kabupaten Dairi Provinsi Sumut dan pemberitaan kedua terjadi di Desa Sumberejo Kab Deliserdang Provinsi Sumut.
Diharapkan, Pemerintah Kota Medan menindak oknum kelurahan yang telah menciderai kemitraan pemerintahan dengan media yang telah terjalin dengan baik. Bisa dibayangkan, apa jadinya jika media sebagai kontrol sosial tidak dapat memberikan informasi di negara kesatuan NKRI ini?. (Tim Redaksi)
COMMENTS