Keprihatinan itu mengemuka dalam pertemuan puncak para pemimpin Asia Tenggara (ASEAN) di tengah ketegangan dan keluhan di Laut China Selatan. Pertemuan puncak itu diadakan secara virtual dan diselenggarakan oleh Vietnam.
Pertemuan ini diselenggarakan setelah negara-negara ASEAN mulai melonggarkan pembatasan pergerakan akibat wabah corona di wilayah masing-masing. Para pemipin ASEAN menegosiasikan protokol perjalanan di antara sesama anggota.
Blok yang terdiri 10 negara ini juga telah berjanji akan bekerjasama untuk memerangi virus corona. "Sementara seluruh dunia terentang tipis dalam perang melawan pandemi, tindakan dan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang melanggar hukum internasional masih terjadi, mempengaruhi lingkungan keamanan dan stabilitas di wilayah tertentu, termasuk wilayah kami," kata Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dalam pidato pembukaannya di Hanoi tanpa menyebut China secara langsung seperti dilansir Bloomberg, Jumat (26/6).
Phuc mengatakan, bahwa sementara wilayah tersebut mempromosikan kepatuhan penuh dan ketat dari peraturan yang mengatur Laut China Selatan, dan membuat segala upaya untuk membangun kode perilaku yang efektif dengan China, masalah masih tetap ada. "Lembaga internasional dan hukum internasional ditantang secara serius," katanya.
Dia bukan satu-satunya pemimpin regional yang menyuarakan keprihatinan tentang gerakan Beijing di Laut Cina Selatan. Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta semua pihak yang terlibat untuk mengikuti hukum yang mengatur laut, khususnya Konvensi PBB untuk Hukum Laut, yang dikenal sebagai Unclos. "Bahkan ketika wilayah kami berjuang untuk menahan Covid-19, insiden yang mengkhawatirkan di Laut China Selatan terjadi," katanya.
"Kami meminta para pihak untuk menahan diri dari meningkatkan ketegangan, dan mematuhi tanggung jawab di bawah hukum internasional."
Membentang dari China di utara ke Indonesia di selatan, jalur air mencakup 1,4 juta mil persegi (3,6 juta kilometer persegi). China mengklaim lebih dari 80% Laut China Selatan dan mendukung klaimnya dengan peta 1947 yang menunjukkan garis samar-samar yang disebut garis sembilan garis. Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Taiwan mengklaim bagian dari wilayah maritim yang sama.
Dalam beberapa tahun terakhir, Filipina dan Vietnam menjadi lawan paling vokal terhadap klaim China di bidang yang tumpang tindih dengan wilayah mereka. Namun terlepas dari beberapa perselisihan dengan kapal-kapal China, mereka harus mempertimbangkan tanggapan mereka terhadap kemungkinan kehilangan dukungan dari salah satu investor terbesar di kawasan itu.
Pada akhir pekan, misalnya, Departemen Energi Filipina mengatakan sedang mendorong untuk melanjutkan eksplorasi bersama dengan China untuk sumber daya di laut yang disengketakan.
Ketegangan AS-China
Tetapi para pemimpin Asia Tenggara juga harus memperhitungkan kekuatan besar lain yang menjadi sandaran mereka yang Amerika Serikat.
Dalam beberapa bulan terakhir, AS mengatakan, akan memprioritaskan pengerahan pasukannya ke kawasan Asia-Pasifik dari daerah lain dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan China. Itu meningkatkan kemungkinan konflik di Laut China Selatan, kata para pakar.
"Kami akan memastikan bahwa kami memiliki postur yang sesuai untuk melawan," Tentara Pembebasan Rakyat, kata Menteri Luar Negeri A. Michael Pompeo mengatakan dalam sambutannya pada hari Kamis.
"Kami pikir itu tantangan waktu kami, dan kami akan memastikan kami memiliki sumber daya untuk melakukan itu," ujar Pompeo.
Ketika Washington dan Beijing terus bertukar duri atas segala sesuatu mulai dari perdagangan dan Covid-19 dengan jalur pasokan dan Hong Kong, beberapa pemimpin ASEAN pada hari Jumat menyerukan perlunya blok untuk bekerja sama secara erat.
ASEAN harus bekerja sama untuk "memperkuat regionalisme, menghindari dipaksa untuk memihak dan menjadi jembatan bagi negara-negara kuat untuk berinteraksi dengan kawasan," kata Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha. "Gunakan tampilan Asean di Indo-China untuk keuntungan maksimal," imbuhnya. (GNN)
COMMENTS