MEDAN, Garuda Nusantara - Sejumlah
warga yang positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terus
meningkat. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga
Selasa (23/6/2020) petang.
Jumlah warga yang terpapar virus
mencapai 802 orang. Padahal sehari sebelumnya, jumlah warga yang positif
sebanyak 736 orang. Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 66 orang dalam satu
hari. Hal ini menunjukkan potensi penularan yang terjadi sangat mengkhawatirkan
dan tentunya harus segera dihentikan.
Demikian disampaikan Pelaksana
tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi ketika mengunjungi
Universitas Khatolik Santo Thomas (Unika St Thomas) Jalan Setia Budi, Kelurahan
Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Rabu (24/6/2020).
Kedatangan ini dilakukan
dalam rangka minta masukan akademi guna memutus mata rantai penyebaran
Covid-19, termasuk persiapan memasuki adaptasi baru di tengah pandemi Covid-19
di Kota Medan.
Maret hingga Mei 2020, grafik
peningkatan jumlah warga yang positif Covid-19 masih liniear, tetapi mulai Juni
ini, grafik peningkatannya sudah eksponensial. "Saat ini jumlah warga yang
positif Covid-19 sebanyak 802 orang, sedangkan yang menjalani perawatan di
rumah sakit sebanyak 551 orang. Untuk kemarin, warga yang positif Covid-19
terbanyak di Kecamatan Medan Area dan Medan Amplas, masing-masing 52 orang,”
kata Akhyar.
Diungkapkan Akhyar, sebagian
besar warga yang meninggal masih dalam perawatan dan berstatus pasien dalam
pengawasan (PDP). Setelah yang bersangkutan meninggal, barulah diketahui
positif terinfeksi Covid-19 setelah hasil tes swab dilakukan. Di samping itu,
jelasnya, penularan yang terjadi juga melalui warga yang berstatus orang tanpa
gejala (OTG).
Selain itu tambah Akhyar lagi,
Pemko Medan juga kini tengah agresif melakukan screening melalui rapid test
untuk mendeteksi apakah warga reaktif. “Apabila hasilnya reaktif, kemudian yang
bersangkutan akan dites swab guna memastikan apakah positif terinfeksi Covid-19
atau tidak,” ungkapnya.
Meski telah melakukan sejumlah
upaya, Akhyar melanjutkan, Pemko Medan tentunya sangat membutuhkan bantuan dan
dukungan semua pihak, termasuk jajaran perguruan tinggi agar pandemi
Covid-19 segera berakhir. Itu sebabnya Akhyar telah mendatangi sejumlah
perguruan tinggi, termasuk Unika St Thomas guna minta masukan untuk mengatasi
pandemi Covid-19.
“Untuk itu lah kedatangan kami
pagi ini, mohon batuan pihak rektorat Unika St Thomas guna mengatasi bersama
pandemi Covid-19 di Kota Medan. Tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi juga sisi
sosial maupun ekonomi. Kami berharap pihak Unika St Thomas dapat
memberikan masukan, terkait metode, pola maupun formula apa yang tepat untuk mengatasi
Covid-19, sekaligus mengahadapi fase adaptasi kebiasaan baru pada pandemi
Covid-19.
Pademi Covid-19 yang menerpa Kota
Medan sejak Maret 2020, ungkap Akhyar, tidak hanya mengganggu sektor kesehatan
saja, tapi juga sangat berdampak dengan bidang ekonomi. Dikatakannya, Covid-19
telah menghabiskan sisi produksi para pengusaha serta melemahkan daya beli
masyarakat. “Jadi kami sangat berharap dapat dibantu mengatasi pademi Covid-19.
Di samping itu kami sampai saat ini belum memiliki pola pendidikan yang tepat untuk
diterapkan di tengah pandemi Covid-19 saat ini,” harapnya.
Apalagi bilang Akhyar, Pemko
Medan menaungi pendidikan mulai tingkat PAUD, TK, SD dan SMP. Padahal sebagaian
besar sistem pendidikannya berbasis permainan, sedangkan itu tak bisa dilakukan
pada saat pandemi Covid-19.
“Semoga pihak Unika ST Thomas
punya masukan untuk mengatasi bidang pendidikan ini, sehingga mengenai
pemberian bantuan sosial, KPK menyoroti beberapa hal di antaranya pemerintah
harus menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbarui,
memastikan DTKS yang tepat sasaran dan keterbukaan akses data. Serta
peningkatan peran masyarakat dalam hal layanan pengaduan,” ujar Firli.
Sementara itu, Inspektur Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan pemerintah pasca refocussing. Di antaranya menetapkan
urutan prioritas belanja, mengendalikan secara ketat pengeluaran belanja,
menyusun anggaran kas secara cermat dan menerbitkan surat penyediaan dana atas
pelaksanaan kegiatan. Menerapkan prinsip money follow program, mempercepat
padanan NIK dan DTKS.
“Kami mohon juga agar APIP daerah
didorong melakukan pembinaan dan pengawasan mulai dari bagaimana refocusing
tidak hanya cepat mengakomodir fokus kegiatan Covid-19, tapi juga
kehati-hatian,” ujar Tumpak.
Turut serta berpartisipasi pada
kesempatan tersebut Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Gubernur se-Indonesia
serta OPD Pemprov Sumut yang terkait. (Ly Tnb)
COMMENTS