Persoalan Hukum di Daerah Menjadi PR Yang Tak Ada Habisnya, Penegak Hukum Kejatisu Sulit Ditemui

MEDAN, Garuda Nusantara - Persoalan hukum di daerah yang jarang terexpose membuat hukum di daerah kerap mengendap, Akankah hukum di sumatera utara benar-benar tajam dalam memberantas korupsi yang menjadi salah satu musuh bangsa ini?

Seperti halnya pada salah satu sekolah yayasan swasta Methodist Anthokia Pancur batu, di rangkum dari keterangan masyarakat bahwa sekolah ini tidak ada  mempublikasi anggaran Dana bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga warga bertanya-tanya.

Padahal sudah selayaknya dana yang bersumber dari APBN sepatutnya di publikasi agar masyarakat bisa memantau dan mengawasinya.

Lain lagi cerita Desa durin jangak kecamatan pancur batu Kabupaten Deliserdang, Dipapan Informasi dana desa (DD) dikucurkan untuk berbagai program, mulai dari perbaikan gizi balita, serta PMT Lansia, namun anehnya warga desa durin jangak dusun lll tidak tau menahu program itu, dan terasa asing di dengar mereka.

Seperti dikisahkan IRT inisial N, sudah 17 tahun menjadi warga durin jangak, namun belum pernah mendengar perbaikan gizi balita itu. Dan juga diterangakan Ibu paruh baya inisial nama S (65) dusun lll juga tidak pernah tahu menahu tentang program lansia itu, kami hanya ada dapat bantuan dari desa, semasa covid 19 ini saja.

Atas dari berbagai kejanggalan ini awak media mengontak kasipenkum kejatisu Sumanggar Siagian senin (22/06) Guna menyampaikan kejanggalan yang ditemukan. Kata dia "hari kamis saja ke kantor,namun agak siang kata dia", wartawan pun  menepatinya pada hari kamis (25/06) sesuai yang di iakan melalui sambungan celular.

Lagi-lagi harapan wartawan Garuda nusantara untuk melaporkan "dugaan" korupsi itu belum bisa terwujud, dikarenakan Kasipenkum Sumanggar Siagian Sedang Keluar kota akunya melalui sambungan kontak whatshap, serta pengakuan salah satu stafnya.

Sejumlah elemen penggiat anti korupsi meminta agar Kejagung memperhatikan anak buahnya, seharusnya penegakan hukum yang ada disumatera utara sepatutnya menerima semua laporan masyarakat, demi tegaknya keadilan serta sumatera utara menjadi provinsi yang bersih dari korupsi. (Ly Tnb)