Kepala Dinas (PKPPR) Kota Medan Beni Iskandar, tidak berada dikantornya, Meskipun sudah dua kali Wartawan mengupayakan untuk mengkonfirmasi terkait hasil investigasi Media ini tentang adanya sejumlah Bangunan yang di duga tidak sesuai SIMB itu.
Namun sangat disayangkan Kadis PKPPR Kota Medan tersebut tidak berada diruangannya saat hendak dikonfirmasi terkait maraknya bangunan 'liar' dikota Medan tersebut.
Melalui security yang berjaga di lobi pintu masuk mengatakan untuk bertemu sang kadis sulit, kalau tidak ada janji terlebih dahulu Kata dia, Senin (18/01/2020). "Apa sudah ada janjian, telpon lah dulu,” ujar security yang berjaga di lobi pintu masuk.
Selang beberapa saat kemudian melalui salah satu pegawai yang bertugas dibagian kordinator wilayah (korwil) Medan Tuntungan yg tak mau disebut namanya, menyebutkan pihaknya belum mengetahui bangunan yang menyalahi aturan tersebut. Ia hanya menyarankan agar Wartawan membuat surat pengaduan saja untuk ditindaklanjuti, ucapnya.
Lain halnya dengan Plt Sekretaris Dinas PKPPR kota Medan, sempat berbincang dengan awak media namun sangat disayangkan belum sempat memberikan tanggapan nya, terkait bangunan tersebut. Di hubungi kembali melalui pesan Whatshap namun lagi-lagi Plt Sekretaris PKPPR Kota Medan, Masa Simatupang enggan menjawab pertanyaan Wartawan dan memilih bungkam.
Hal ini dikhawatirkan sejumlah pihak akan menjadi preseden buruk, akibat kurang terbukanya pejabat Publik yang seharusnya memberikan informasi ketika dipertanyakan Wartawan. Pun halnya terkait bangunan yang tidak sesuai SIMB, di duga kurangnya pengawasan dan penertiban Bangunan 'liar' akan menambah semakin ruwetnya penataan Kota Medan dalam waktu jangka yang panjang.
Terbukti bangunan yang tidak sesuai surat perizinan, disinyalir akan menjadi dampak serius dihari yang akan datang. Guna penertiban kawasan kota yang tertata rapi seperti pada umumnya daerah Modern pada umumnya. Sudah selayaknya sejak dini bangunan-bangunan tersebut ditertibkan.
Disisi lain hal tersebut juga akan berdampak positif untuk mendorong minat pihak - pihak pengembang dalam pengurusan SIMB, yang juga berdampak untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
Melihat kejanggalan tersebut Media ini pun mencoba mempertanyakan kepada Lurah Simpang Selayang. Albena Boang Manalu pun tak menampik tentang bangunan tersebut, Ia pun mengatakan bahwa di wilayahnya kerab dijumpai bangunan yang tak berizin, namun pihak nya sudah menyurati. “Kami dari kelurahan hanya bisa menyurati, untuk penindakan adanya di RTB,” ucap Lurah, Kamis (14/01/2020).
Berlanjut dengan investigasi Media ini, tepatnya pada pembangunan perumahan yang berada di Jalan Patriot, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal. Pada lokasi ini juga terdapat kejanggalan, dalam SIMB nya, tercatat yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan ada 25 pintu yang akan dibangun.
Namun anehnya dilokasi ini, menurut hasil wawancara Wartawan dengan Afok selaku pengawas lapangan mengatakan bangunan berjumlah 34 pintu. Ia pun menjelaskan Izin berikutnya 9 pintu akan di urus belakangan.
Berlanjut awak media menanyakan hal tersebut ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, melalui salah satu pegawai yang enggan ditulis namanya mengatakan bahwa Izin itu seharusnya di urus dulu baru dibangun, ucapnya.
“Sebenarnya kami sudah dengar isu-isu tersebut, bahwa ada bangunan tidak sesuai dengan SIMB, coba koordinasikan dengan Dinas Tata ruang Kota,” sebutnya. (Tim)
COMMENTS