Raker tersebut dilaksanakan guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas terhadap masyarakat.
Ketua Komisi I Saur Tua Silalahi mengatakan, dengan banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan kesehatan serta fasilitas, terutama di Posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit sangat belum optimal. Sehingga banyak masyarakat yang mau berobat ataupun memeriksakan kesehatannya tidak terlayani dengan baik.
“Sebagai contoh jam pemeriksaan yang sering molor/yang tidak tepat waktu, dan seringnya dokter di Puskesmas datang terlambat dan posyandu- posyandu sering kosong/tidak ada penjaganya,” lanjut Ketua Komisi l Saur Tua Silalahi.
Ditambahkannya, kita sebagai alat negara/pemerintah kedepannya agar tidak terulang lagi sehingga masyarakat tidak merasa kecewa. “Masyarakat harus diedukasi, SOP dijalankan secara benar. Kalau lah dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat anda tidak mampu, silahkan mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Dalam menangapi pernyataan dari DPRD, dr Nimpan Karo-karo sebagai Kepala Dinkes Kab Samosir memberi waktu 30 hari.
“Saya akan membina para petugas di Puskesmas, untuk jamnya dimulai pukul 09.00 sampai pukul 14.00 WIB sesuai dengan SOP Akreditas setiap Puskesmas. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan di desa contohnya persalinan tidak dimungkinkan lagi dilayani 1 bidan jadi kita memetakan kebutuhan setiap yankes di setiap desa. Kedepan kami akan meningkatkan pelayanan di Puskesmas dan Faskes lainnya,” ucap dr Nimpan Karo-Karo.
Sementara itu, Direktur RSUD dr Hadrianus Sinaga Friska Situmorang menjelaskan, pelayanan pendaftaran di RSUD dibuka dari pukul 08.00-13.00 Wib dan pelayanan di Poli dimulai pukul 11.00 WIB sampai selesai semua pasien.
Pemeriksaan dari jam 11.00 Wib karena dokter juga harus memeriksa pasien di ruangan/rawat inap, ada juga yang melakukan operasi dan sebagainya.
Untuk tenaga medis terutama dokter masih kekurangan, terutama dokter spesialis dan tetap berusaha untuk memenuhi permintaan meminta residen ke Kementerian Kesehatan (Menkes) untuk tahun 2020 ada 2 bersifat kontrak.
Menyikapi jawaban tersebut Wakil Ketua DPRD Nasip Simbolon menyampaikan pelayanan Kesehatan harus dimaksimalkan dan tanpa melihat siapa atau apa status pasien. “Semua harus dilayani, kesehatan itu jangan jadi ajang bisnis,”ucap Nasib Simbolon sebagai Wakil Ketua DPRD. (R.766hi/Tim)
COMMENTS