Dr. Ir. Paul Lumbantobing, M.Eng, CKM, seorang tokoh yang memberi perhatian terhadap polemik yang terjadi di Bona Pasogit, khususnya terkait masalah transformasi IAKN. Pendidikannya di tempuh USU, UNPAD, dan University of Technology Sydney. Pernah jadi dosen STT Telkom dan saat ini di Universitas Pelita Harapan, dia juga pernah sebagai engineer dan berbagai posisi di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, pernah juga bekerja dan magang di Jerman dan USA. Di bidang kemasyarakatan Paul juga tercatat sebagai salah satu pendiri Knowledge Management Society Indonesia (KMSI), dan saat ini diberi kepercayaan sebagai anggota dewan Pakar di KMSI dan Approdi (Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia). Dia sudah menerbitkan dua buku tentang knowledge management dan puluhan tulisannya pernah di berbagai media antara lain Kompas, Pikiran Rakyat dll.
Garuda Nusantara (GN): Bagaimana pandangan Anda secara umum tentang polemik transformasi IAKN?
Paul Lumbantobing (PL): Metamorfosis perguruan tinggi keagamaan seperti yang dialami STAIN menjadi IAIN dan UIN, adalah proses yang sunyi dan jauh dari hiruk pikuk apalagi konflik. Di berbagai daerah transformasi menuju UIN (Universitas Islam Negeri) dan UHN (Universitas Hindu Negeri), selalu mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat. Yang paling anyar saat ini adalah IAIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang sedang berproses menjadi UIN mendapat dukungan penuh dari Pemda setempat, misalnya Pemda menyediakan lahan untuk Kampus.
Tetapi nasib IAKN Tarutung yang sedang berproses menjadi Universitas Kristen Negeri (UKN) pertama di Tanah Air, tidak seindah yang dialami oleh “saudara-saudara” nya IAIN di berbagai daerah di Nusantara.
IAKN tidak mendapat dukungan dari Pemkab Tapanuli Utara dalam upayanya menjadi universitas. Padahal untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi universitas seperti dituangkan dalam Permenag No.20 Tahun 2020, bukanlah hal yang mudah, IAKN Tarutung membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari Pemkab Taput.
GN: Menurut pengamatan Anda, apa sebenarnya yang terjadi saat ini?
PL: Yang terjadi saat ini, proses transformasi menjadi UKN (Universitas Kristen Negeri) yang sedang berjalan ingin dialihkan Pemkab Taput menjadi universitas negeri umum seperti USU. Akibatnya terjadi pro kontra di berbagai elemen masyarakat ada yang setuju dan tidak sedikit yang menolak skenario Pemkab Taput ini. Dan yang lebih memprihatinkan proses ini mengakibatkan adanya deklarasi dukungan bagi pengalihan UKN (Universitas Kristen Negeri) menjadi universitas negeri di bawah kemendikbud ataupun di pihak lain tetap mendukung IAKN menjadi UKN yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat dan bahkan ada perang petisi melalui change.org. Hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi dan menunjukkan lemahnya koordinasi dan kemampuan komunikasi antar pimpinan lembaga yang secara fisik berada di kota yang sama tersebut.
Kedua belah pihak juga melakukan klaim-klaim. Bahkan Bupati Taput sering menggunakan kalimat “mendirikan Untara (Universitas Negeri Tapanuli Raya),” walaupun faktanya dia berusaha “mengalihkan IAKN menjadi Untara” yang cenderung menyesatkan pemahaman publik. Siapapun warga Tapanuli akan mendukung pendirian universitas baru, tetapi mengalihkan IAKN, tentu akan mendapat tantangan dari sebagian besar warga yang memahami dan menghargai nilai-nilai historis dan simbolik yang dimiliki IAKN.
Disisi lain IAKN kurang terbuka menyampaikan kemajuan yang sudah dicapainya, publik tidak pernah mengetahui syarat-syarat objektif apa saja yang sudah dan belum dipenuhi IAKN, dan dukungan apa saja yang dibutuhkan dari berbagai pihak. Dukungan sebesar apapun yang diperoleh kedua belah pihak apakah melalui petisi atau melalui pernyataan resmi dari pemimpin organisasi/lembaga bahkan pejabat pemerintah tidak serta merta membuat universitas terwujud. Berbagai persyaratan objektif harus lebih dahulu dipenuhi baru status universitas bisa terwujud.
GN: Bagaimana sebenarnya plus minus rencana Bupati Tapanuli Utara dan jalur transformasi normal IAKN menjadi UKN?
PL: Sebenarnya saya sudah pernah memaparkan tabel perbandingannya dalam sebuah webinar (nanti bisa saya share). Intinya adalah memenuhi syarat untuk UKN saja begitu berat. apalagi kalau dialihkan jadi Universitas Negeri Umum Untara.
Proses pembentukan Untara dari hasil pengalihan dari IAKN ke UKN, akan membutuhkan waktu yang lebih lama, waktu yang lebih lama juga akan berimplikasi terhadap peningkatan biaya dan energi yang dibutuhkan. Waktu yang lebih lama ini diakibatkan adanya prosedur penyerahan aset, personil dan hal-hal lainnya dari Kemenag kepada Kemendikbud disamping pemenuhan persyaratan universitas yang juga tidak mudah. Memang bisa saja ada upaya jalan pintas, tetapi cara itu berpotensi mengabaikan regulasi yang berlaku dan rawan gugatan.
GN: berbagai media sudah menyiarkan bahwa Kemendikbud sudah menyetujui rencana Bupati Taput? Bagaimana tanggapan Anda.
PL: Apabila persetujuan itu memang benar diberikan pejabat Kemendikbud, tentu publik wajar bertanya: regulasi apa yang menjadi dasar persetujuan Kemendikbud? Jadi perlu dicek, yang saya tahu hanya pernyataan mendukung sesuai peraturan yang berlaku.
GN: Apa dampak polemik ini secara sosial?
PL: Dampak sosial dari adanya dualisme skenario ini sudah terasa yaitu adanya dukung-mendukung dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat yang sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya masalah ini dapat diselesaikan di tataran (pimpinan) antar lembaga. Sedikit banyak polarisasi sudah terjadi khususnya di kalangan masyarakat Tapanuli Utara. Bahkan menyeret pihak-pihak yang sebenarnya hampir tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Kedua belah pihak perlu mengurangi gaya komunikasi yang bombastis populis, karena ini bukan sedang masa kampanye, mencapai status universitas atau mengalihkan IAKN menjadi Untara itu perlu kajian-kajian yang rasional dan netral.
GN: Faktor apa yang membuat Anda begitu keberatan dengan pengalihan UKN menjadi Untara?
PL: Berdirinya Untara dari skenario pengalihan IAKN menjadi UKN, merupakan bentuk symbolic dismantling (pembongkaran simbolik) dari kekhasan kota Tarutung sebagai pusat sejarah kekristenan di Sumatera. Perlu juga kita garis bawahi bahwa bayi IAKN bukan lahir dari rahim pemerintah, tetapi dilahirkan tokoh-tokoh Kristen Tapanuli. IAKN Tarutung merupakan satu-satunya perguruan tinggi Kristen yang dimiliki Negara di Pulau Sumatera dan merupakan Sekolah Tinggi Agama Kristen yang pertama di Indonesia. Melihat eksistensi dan sejarah yang monumental tersebut, itu seyogianya menyadarkan berbagai pihak bahwa IAKN bukan hanya sekadar untuk Tapanuli, tetapi untuk Indonesia dan ini tergambar dari dukungan dari seantero Nusantara dalam petisi change.org. Hal ini seharusnya mendorong berbagai pihak merawat eksistensi IAKN dan jasa para pendiri awal IAKN ini, agar tidak kabur atau terkubur.
Yang kedua, impian Bupati sebenarnya dapat juga dicapai tanpa harus mengalihkan UKN menjadi Untara. Prodi yang diusulkan Bupati bisa juga dibuka dalam bingkai UKN. Kalau sudah Universitas, UKN dapat membuka prodi non agama. Perlu dicatat, UIN Syarif Hidayatullah, saat ini sudah membuka sekitar 40 prodi non agama seperti kedokteran, pertambangan, dan teknologi informasi.
GN: Apalagi isu yang perlu Anda tanggapi?
PL: Isu identitas yang sering dialamatkan beberapa pihak kepada pendukung UKN karena tetap mempertahan kata “Kristen” di dalam lembaganya. Bukankah penggunaan kata “Tapanuli” dalam Untara, juga menunjukkan identitas etnis? Tuduhan tersebut merupakan isu yang tidak beralasan, sejarah kehadiran perguruan Kristen dan Katolik sudah ratusan tahun di Indonesia, sudah meluluskan banyak tokoh-tokoh terkemuka di level nasional dan internasional: B.J. Habibie, Akbar Tanjung, Ahmad Basarah dan banyak menteri dalam kabinet Jokowi sekarang ini seperti Syahrul Y. Limpo, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, dan Tito Karnavian merupakan tokoh yang pernah mengenyam indahnya pendidikan Kristen/Katolik.
Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan kata “Kristen” akan menghambat orang untuk bergabung dengan UKN sama sekali tidak benar. Bahkan kata itu bisa menjadi jaminan mutu, asalkan civitas akademika UKN konsisten menerapkan prinsip pendidikan Kristen. Kalau proses belajar mengajarnya bermutu, peminat dari berbagai latar belakang agama, suku bahkan kebangsaan akan bergabung dengan UKN.
GN: Bagaimana evaluasi Anda dari aspek regulasi dan dampak ekonomi:
PL: Dari sisi regulasi, pendirian Untara via IAKN, menghadapi persoalan regulatif yang jauh lebih rumit. Infrastruktur regulasi dan studi kasus transformasi perguran tinggi keagamaan menjadi Universitas (Islam dan Hindu) sudah melimpah, sehingga pengalaman transformasi perguruan tinggi keagamaan tersebut dapat menjadi panduan yang memperlancar transformasi IAKN menjadi UKN. Sementara kita belum memiliki benchmark terkait pengalihan IAIN menjadi universitas negeri umum misalnya.
Dampak ekonomi menurut saya tidak tergantung status perguruan tinggi, tetapi tergantung kepada kualitas dan prospek prodi-prodi yang ditawarkan. Orang tertarik belajar di sebuah perguruan tinggi, bukan karena perguruan tinggi itu sudah berstatus universitas atau tidak. Dulu waktu saya mengajar di STT Telkom, walau masih berstatus sekolah tinggi, STT Telkom dapat mendidik ribuan mahasiswa, dimana satu prodi saja bisa diikuti lebih dari 500 orang.
GN: Bagaimana pendapat Anda terkait Propinsi Tapanuli?
PL: Propinsi Tapanuli cepat atau lambat akan terwujud. Setiap propinsi yang baru selalu diikuti pendirian PTN baru yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Bahkan UU No. 12 Tahun 2012 khususnya pasal 80 ayat 2 dan 3, mewajibkan pemerintah untuk mengembangkan paling sedikit satu PTN di setiap propinsi. Dengan demikian, berdirinya Untara hasil pengalihan IAKN berpotensi menghilangkan “jatah” propinsi Tapanuli untuk memiliki sebuah PTN baru.
GN: sebagai penutup, bagaimana dengan kerinduan Bupati Taput untuk mewariskan Tugu Na mangolu?
PL: Tugu Na Mangolu tidak harus Untara, UKN juga dapat menjadi Tugu Namangolu. Pada masa pemerintahannya ini, Bupati Tapanuli Utara dianugerahiNya golden moment yang tidak dimiliki para Bupati Tapanuli Utara sebelumnya untuk terlibat dalam sejarah yang monumental dengan mendorong dan membantu transformasi IAKN menjadi UKN, sehingga menjadi master piece (mahakarya) Bupati Taput yang layak diingat masyarakat Tapanuli dari generasi ke generasi. Kairos tidak selalu hadir dalam kronos.
Catatan: nama Untara sebenarnya sudah dipakai oleh Universitas Tangerang Raya, namun dalam penulisan ini masih menggunakan Untara (Universitas Tapanuli Raya). (Red)
COMMENTS