Seperti halnya kerjasama antara Media dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, sekretariat Dewan (sekwan), muaupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan media massa, media online di duga sarat permainan dan perlu adanya transparansi terkait anggaran yang dikucurkan dari dana Negara untuk dana publikasi.
Seperti halnya yang dialami Media ini, yang telah terdaftar secara administrasi di Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPRD Kota Medan, lewat bagian administrasi atas nama Aseng alias Alyan mengatakan Media ini sudah dapat bekerjasama terhitung sejak Januari 2021.
“Ok bg.. tapi saya ga bisa memastikan bisa gak nya mendapatkan kerjasama advertorial.. klu tagihan kliping bisa masuk tapi klu advertorial saya tidak bisa menjaminnya” urainya lewat sambungan Whatshap kala itu media ini didaftarkan untuk kerjasama.
Seperti biasanya, setiap kegiatan di ruang lingkup DPRD Medan yang telah terbit dalam pemberitaan pada media agar diserahkan berupa kliping untuk diserahkan ke pihak PPTK. Anehnya kerjasama itu seketika pudar, Alyan menyebut bahwa media www.garudanusantara.id hanya terdaftar di DPRD Medan pada bagian Media Cetak (Koran-red) saja bukan di Online, ujarnya.
“Media abang memang terdaftar, tapi cetak aja, karena online anggarannya tidak cukup,” pungkasnya mantap.
Anehnya hal ini disebutkan setelah kliping berita sudah diserahkan dan di terima bagian stafnya yang menyebut Alyan tidak masuk pada hari Senin tanggal 28 September 2021, oleh stafnya Ira menyarankan agar datang kembali esok hari untuk menandatangi tanda terima kliping dengan si Alyan serta membawa materai sepuluh ribu rupiah kata dia.
Ditemui diruangan kerjanya pada hari yang telah ditentukan yakni pada hari Selasa 29 September 2021, Aseng alias Alyan tetap bersikukuh bahwa Media ini tidak dapat diterima dan kliping pemberitaan ditolak karena anggaran tidak cukup sebutnya.
Alyan berkilah bahwa media ini terdaftar hanya cetak saja kata dia sembari menunjukkan dalam tabel daftar media yang bekerja sama pada layar komputernya. Media ini kembali meminta agar memfoto tabel nama media tersebut, agar disampaikan ke pemimpin redaksi (pemred) oleh Alyan tidak boleh dengan alasan data tidak boleh difoto - foto ujarnya.
Namun ada hal yang menarik saat stafnya mengantarkan Kliping berita yang sudah dikemas rapi, tampak diselipkan uang ratusan ribu rupiah. Di duga uang tersebut sebagai uang pelicin untuk mempermudah proses penyerahan kliping tersebut.
Dilokasi awak media ini mempertanyakan hal tersebut, mengapa pada saat penyerahan kliping ada diserahkan sejumlah uang? Alyan menyebutkan uang itu untuk jilid kliping ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah bagian PPTK terkait adanya penyerahan sejumlah uang, Uni menyebut tidak mengetahui hal itu ujarnya. “Kalau itu saya tidak mengetahui, namun kalau masalah kliping berita abang itu wewenang sepenuhnya ada sama Alyan” kata dia.
Mendapati serangkaian kejanggalan tersebut, mengingat perintah perundang undangan yang berlaku di NKRI, yang mana sudah jelas disebutkan melarang untuk praktek KKN dan Pungutan Liar (PUNGLI), dan juga wajib transparan dalam menggunakan anggaran Negara. Ketua DPRD Medan, Hasyim saat dimintai tanggapannya Selasa (29/09/2021) sekira pukul 11.30 wib. Namun sangat disayangkan Hasyim belum memberikan tanggapan resmi sampai berita ini ditayangkan. (Tim)
COMMENTS