"Kami sangat mendukung gebrakan Pak Menteri Sofyan Djalil dengan memberangus mafia tanah yang meresahkan masyarakat," tutur Muslim Jaya ButarButar dalam keterangan persnya, Sabtu (9/10/2021).
Ketua Umum PERABIN juga meminta agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN ) memberi perhatian lebih kepada kasus-kasus pertanahan yang terjadi di Kawasan Sumatera Utara. Terutama di Kawasan Danau Toba.
Karena saat ini lanjut Muslim, banyak terjadi kasus-kasus sengketa tanah hak adat yang terjadi di kawasan tersebut. "Jangan sampai, kasus ini merugikan masyarakat adat," katanya.
Muslim yang juga Pengurus di Peradi (Persatuan Advokat Indonesia) Pusat ini menyarankan, Pemerintah benar-benar melihat persoalan secara komprehensif mengenai kasus-kasus sengketa pertanahan di Sumatera Utara.
"Bisa saja banyak oknum-onum BPN yang bermain dalam praktek mafia tanah. Tentu ini kami minta Pak Menteri memberi perhatian lebih kepada Provinsi Sumatera Utara khususnya di Wilayah pinggiran Danau Toba," imbuhnya.
Ketua Bidang Hukum & Ham PPK Kosgoro 1957 ini juga melihat, Praktek-praktek mafia tanah terjadi diseluruh Indonesia. "Ini menjadi PR bagi Pak Jalil untuk melakukan pemberantasan mafia tanah jangan sampai merugikan masyarakat," katanya.
PERABIN tegas Muslim, mendukung langkah-langkah dalam membuat Kawasan Danau Toba berdaya sebagai Kawasan pariwisata dunia. Namun demikian kata dia, sebaiknya permasalahan-permasalahan sengketa yang terjadi dipinggiran Kawasan Danau Toba diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
Dengan menerapkan pola-pola humanis, menghindari pola-pola represif yang tentu mencoreng citra Danau Toba sebagai Kawasan destinasi Pariwisata. "Kami prihatin atas maraknya kasus-kasus tanah di pinggiran Kawasan Danau Toba sejak adanya Badan Otorita Danau Toba," katanya.
Persoalan ini lanjut Muslim, menjadi konsen PERABIN. Dalam dalam waktu dekat kata dia, DPP PERABIN akan melakukan webinar mengenai persoalan-persoalan sengketa tanah di Kawasan Danau Toba.
Untuk mendapatkan gambaran, masukan serta solusi-solusi yang perlu dilakukan agar tidak terjadi bentrok. Karena nanti akan merugikan masyarakat disekitar Danau Toba. "Kami akan memberikan rekomendasi kepada Menteri ATR/BPN terhadap solusi-solusi masalah pertanahan yang akhir-akhir ini marak terjadi di Kawasan danau toba," katanya.
DPP PERABIN lanjut Muslim, akan mengundang aktivis pertanahan Sumatera Utara, Pemda Toba, Pemerhati Adat dan lain-lain, untuk menyikapi permasalahan pertanahan di Kawasan Danau Toba.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memastikan dirinya siap memerangi praktik mafia tanah yang dilakukan jajarannya. "Kita perangi betul di internal. Kita pecat orang-orang yang terlibat. Saat ini, banyak program pembersihan internal," ungkap Sofyan dalam diskusi virtual, Jumat (8/10) lalu.
Lebih lanjut, Sofyan menegaskan bahwa pihaknya akan memecat pegawai ATR/BPN yang terbukti bermain dengan mafia tanah. Dirinya juga meminta pegawainya untuk melakukan upaya bersih-bersih di lingkungan internal. (Lozy Butar Butar)
COMMENTS