MUKOMUKO, garudanusantara.id - Pemerintah Kabupaten Mukomuko terus melanjutkan program RLH (Rumah Layak Huni) sebagai pendampingan bagi program dari Dirjen Perumahan pusat untuk tahun 2022.
Walaupun sebenarnya Dana APBD Kabupaten sampai saat ini masih belum stabil, namun Pemkab tetap menganggarkan dana untuk bantuan perumahan sebagai bentuk dukungan Pemkab dalam pendampingan program pusat.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mukomuko Syahrizal SH melalui Kepala Bidang Perumahan Rakyat Erick mendiho ST di kantornya, Jumat (18/2/2022).
Disampaikan Erick, dana yang disiapkan Pemkab untuk pendampingan Program bantuan pusat sebanyak 30 unit.hal ini dilakukan Pemda sebagai respons positif daerah dalam mendukung semua kegiatan dari pusat. Namun sampai saat ini program belum bisa di jalankan,karna SK dari Dirjen perumahan belum turun," sampai saat ini belum turun, kamipun belum bisa belerja tanpa ada juklak dan juknisnya, ,karna juklak dan juknis itu ada dalam program bantuan pusat, dan Disperkim memakai itu sebagai petunjuk " Sampai Erick.
Menurut Erick, Disperkim hanyalah perpanjangan tangan dari Dirjen Perumahan pusat, semua pengajuan dan verifikasi secara aplikasi. Data pengajuan yang masuk dari desa desa itu diinput di Disperkim kabupaten kemudian di upload ke pusat.setelah semuanya masuk pihak Dirjen pusat akan mensinkronkan data data yang masuk, setelah itu Tim Smpt turun ke lapangan untuk memverifikasi dan memvalidasi data data mana yang layak dan mana yang tidak layak penerima bantuan perumahan.
Sambil menunggu SK penerima bantuan perumahan pusat, Disperkim kini juga sedang memperbaiki dan memperbaharui data data yang masuk ,sistem input data secara global di kabupaten mukomuko, Data bagi penerima bantuan itu di upload dengan memakai sistem aplikasi dan meminta kepada setiap kepala desa dan camat agar terus memasukkan data data yang layak menerima bantuan perumahan agar nantinya bisa dengan mudah mengetahui data yang sudah menerima dan yang belum menerima.
"Kita suruh kades-kades masukin data secara global berapa orang penerima bantuan , sehingga tiap tahun bisa mengetahui berapa yang sudah terlaksana dan berapa yang belum, bagi yang belum ,itulah yang menjadi target kita, bagaimana agar semuanya terealisasi dengan cepat. pelaksanaannya secara bertahap,ada tahap I,tahap II dan tahap III, bahkan bisa bisa satu atau tiga tahun kemudian baru bisa rampung semuanya," jelas Erick. (MTH)
COMMENTS