Acara yang digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara dengan menerapkan protokol kesehatan.
Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo, mengatakan ada beberapa pertimbangan pihaknya melakukan sosialisasi RAN Pasti di Sumut, diantaranya karena Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk keempat terbesar di Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Kalau kita menyasar pada provinsi yang penduduknya besar, maka akan menjadi patron secara nasional. Dengan kata lain, jika Sumut ini turun dalam penurunan angka Stunting (kekerdilan) maka secara nasional akan turun” jelasnya.
Beliau juga mengharapkan melalui acara sosialisasi tersebut disampaikan beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam upaya penurunan angka kekerdilan, seperti strategi dan skenario pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penurunan kasus tersebut.
“Hari ini kami menyampaikan data, strategi dan anggaran serta tenaga pendamping. Itu perlu kami sampaikan kepada daerah dalam upaya menuju 14 persen penurunan angka stunting secara nasional termasuk juga di Sumatera Utara” jelasnya lagi.
Lebih lanjut, Kepala BKKBN menjelaskan komitmen semua pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan angka kekerdilan perlu mendapat dukungan maksimal dari semua pemangku kepentingan daerah. Tim pendamping keluarga di daerah-daerah juga sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam program tersebut.
Sementara itu, Bupati Vandiko yang didaulat sebagai perwakilan Bupati/Walikota se-Sumut pada saat konferensi pers menyatakan Pemkab Samosir akan mendukung program pemerintah pusat maupun provinsi dalam upaya menurunkan angka stunting. Menurutnya, penurunan angka stunting adalah bagian program Pemkab Samosir, yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
Bupati Vandiko juga mengajak seluruh stakeholder untuk saling bersinergi memberikan pemahaman tentang Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), pemenuhan asupan makanan bergizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM dan penanggulangan stunting di Kabupaten Samosir.
Kepala Dinas P3A PPKB dr. Friska Situmorang yang turut mendampingi Bupati, menyampaikan untuk percepatan penurunan Angka Stunting telah menyiapkan SK Bupati Samosir Nomor 91 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Samosir, yang akan ditindaklanjuti dengan terbentuknya SK TPPS Kecamatan, desa/kelurahan se-Kabupaten Samosir.
Dinas P3A PPKB juga telah menetapkan TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang terdiri bidan desa, PKK desa dan kader KB desa yang bertugas mendata Catin (Calon Pengantin), ibu hamil dan ibu paska melahirkan untuk mencegah stunting di 1000 Hari Pertama Kehamilan (HPK). (Manahan/Parjo)
COMMENTS