Dinilai Tidak Pro Rakyat, GMNI Sumut Kritik Kebijakan Pemerintah Lewat Unjuk Rasa

MEDAN, garudanusantara.id - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Utara menggelar demo di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kenaikan harga BBM, kenaikan PPN, kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng, kelangkaan pupuk bersubsidi, maraknya perjudian hingga persoalan konflik agraria di Sumatera Utara jadi tuntutan GMNI saat melakukan aksi unjuk rasa pada Kamis (14/04/2022).

Ketua GMNI Sumatera Utara, Paulus Gulo, S.H menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari agenda GMNI secara nasional merespon kebijakan dan hal-hal yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. 

"Ya, benar kami telah melaksanakan kegiatan aksi damai di Gedung DPRD SUMUT. kami menyampaikan aspirasi terkait kaum marhaen dan beberapa kebijakan nasional dan hal-hal yang sedang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Paulus.

Menurut Paulus, kondisi Indonesia saat ini sudah sangat memprihatikan. Pihaknya merasa pemerintah terbuai dalam alunan politik hingga mengabaikan hal-hal dalam pemenuhan hak dan upaya kesejahteraan rakyat sehingga diperlukan pressure dan kritik kaum-kaum intelektual dalam merespon kebijakan-kebijakan tersebut.

"Kita geram, para pembantu Presiden saat ini kerjanya hanya sibuk melakukan manuver yang berujung pada kegaduhan di tengah masyarakat, belum lagi kekuasaan oligarki dan para mafia pangan, sandang, dan papan yang sangat sulit diberantas, lalu pada siapa lagi rakyat menaruh harapan?" tandasnya.

Paulus juga mengungkapkan bahwa saat aksi, GMNI Sumut mendesak DPRD Sumut agar bersikap tegas dalam upaya penyelesaian berbagai masalah di Sumatera Utara. Jika nantinya tidak ada sikap tegas dari DPRD Sumut maka GMNI Sumut akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Sementara Ketua DPC GMNI Medan, Ridwan Saragih yang ikut dalam aksi demo tersebut menyinggung soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan rakyat saat ini. 

"Saat ini masyarakat lebih memikirkan kenaikan harga BBM, minyak goreng, beban kenaikan PPN hingga kepastian hukum soal konflik agraria. Jadi upaya pemindahan dan pembangunan IKN sangat kontradiktif dengan kebutuhan rakyat saat ini," tutur Ridwan.

Aksi yang digelar GMNI tersebut berlangsung dengan damai tanpa ada tindakan anarkis. Massa aksi yang hadir tampak membawa beragam spanduk tuntutan. Diketahui, perwakilan GMNI dari berbagai kabupaten/kota se-Sumatera Utara turut serta dalam aksi unjuk rasa yang dimotori oleh DPD GMNI Sumut ini. (DRB)