Hal itu menjadi laporan Gubernur Edy Rahmayadi kepada Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy dalam pertemuan virtual bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut termasuk didalamnya Kabupaten Humbahas dari Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jend Sudirman Nomor 41, Medan, Selasa (7/3) siang. Turut mendampingi Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahit, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ismael Sinaga, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3A-KB) Manna Wasalwa Lubis, serta pejabat lainnya. Rapat virtual dari Humbahas diikuti Sekda Drs Tonny Sihombing MIP bersama pimpinan OPD lainnya.
Gubernur mengungkapkan kondisi setelah berbagai upaya percepatan penuruan stunting oleh Pemprov, telah memperlihatkan adanya penurunan angka prevalensi sebesar 4,7%, dari 25,8% (2021) menjadi 21,1% hingga 2022, berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022.
“Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa kabupaten yang masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat menurut potensinya. Penanganan stunting ini terus diupayakan baik dari segi pendataan (jemput bola) hingga mengidentifikasi faktor kesehatan, sebagai satu dari beberapa pemicu belum tuntasnya langkah pencegahan stunting,” sebut Edy.
Dengan upaya jemput bola itu, lanjut Edy, beberapa fakta yang bisa dijadikan bahan evaluasi bersama yakni seperti tingkat kesadaran akan kesehatan atau perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), belum maksimalnya masyarakat menggunakan tenaga kesehatan seperti di Puskesmas maupun Posyandu.
“Faktor yang juga sensitif seperti kurang baiknya sanitasi kurang baik dan sangat berpengaruh. Kemudian penggunaan air sungai sekaligus tempat pembuangan yang menyebabkan pencemaran air. Kemudian ada kegiatan penggunaan bahan kimia untuk penambangan yang diduga kuat mengganggu kesehatan. Kami masih terus berusaha menyelesaikan masalah ini,” tambah Gubernur.
Meskipun secara persentase terjadi penurunan, namun Gubernur menargetkan angka prevalensi stunting di Sumut dapat terus menurun hingga menyentuh angka 14%. Karenanya setelah menyempurnakan data (validitas data), Pemprov berupaya melibatkan bantuan berbagai pihak seperti keberadaan mahasiswa yang menggelar praktek kerja lapangan, serta penempatan dokter muda di kawasan yang dinilai membutuhkan.
“Ini juga masih ada kaitannya dengan usia pernikahan (menikah), dan bagaimana kesiapan mereka berkeluarga. Ini kami masih terus kejar Pak,” kata Gubernur kepada Menko PMK dari sambungan jarak jauh.
Sedangakan terkait kondisi kemiskinan ekstrem, Gubernur juga menyampaikan perihal penurunan angka tersebut dari tahun sebelumnya. Jika pada 2021 lalu tercatat di angka 1,34 juta jiwa, maka di tahun 2022 turun menjadi 1,27 juta jiwa. Hal ini juga masih berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, hingga menyebabkan anjloknya perekonomian dari banyak sektor, sebagai pemicu munculnya orang miskin.
“Untuk data miskin ekstrem berada pada angka 120 ribu jiwa. Kami masih mencari tahu faktor penyebabnya. Sementara upaya kita masih terus berjalan seperti program bedah rumah, bantuan sosial, bantuan stimulus ekonomi untuk UMKM, petani, nelayan dan sebagainya,” jelas Edy.
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa angka kemiskinan di Sumut pada 2021 lalu menduduki peringkat 18 secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan provinsi ini tercatat berjumlah 9,01% pada Maret 2021.
Kemudian pada September 2021, jumlahnya menjadi 8,49%. Sehingga terjadi penurunan sebesar 0,52 poin. Dengan demikian, angka kemiskinan di Sumut setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021, atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir.
Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan kegiatan Roadshow Virtual untuk mendapatkan laporan terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Dalam hal ini, Sumut menjadi provinsi ke-14 selama 16 hari pelaksanaan, dimana ada sejumlah kabupaten yang menjadi sasaran seperti Madina, Padanglawas, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Nias Selatan dan Tapanuli Tengah.
“Kemudian langkah apa yang sudah dilakukan, serta terobosan yang ditempuh ?. Terutama masalah yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Pusat. Terakhir meminta usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat penurunan angka stunting serta kemiskinan ekstrim,” sebut Menko.
Selain itu, Menko PMK juga mengatakan pihaknya berupaya mengidentifikasi semua isu, kendala dan masalah yang ada. Selanjutnya akan dibahas langkah kedepan, sebagai solusi persoalan dimaksud. (Freddy)
COMMENTS