Ratusan guru tersebut membawakan sepanduk yang bertuliskan memohon untuk para pejabat di kabupaten Tuba jangan tutup mata. Karena tanpa adanya guru maka tidak akan pernah ada pejabat, tidak akan pernah ada pegawai, dewan, dan yang lainnya.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tuba, Daniel Anwar mengatakan pihaknya sangat menyangangkan atas sikap pemkab Tuba yang tidak membuka atau mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara menurutnya pihak pemerintah pusat telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengusulan untuk rekrutmen dengan anggaran Rp10,8 miliar.
Di sela aksi damai para tenaga honorer P3K, Bandarudin Wakil Ketua Pekat_IB Tulangbawang prihatin serta bobroknya Kinerja Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKDP), Serta Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Tulangbawang.
Padahal sudah menjadi tanggungjawab kerja nya jelas dalam struktur yang harus dijalankan atau di prioritaskan oleh seluruh jajaran Pemerintah Tuba dan Legislatif.
Hal ini sangat disayangkan para oknum Pemerintah pada massa jabatan mantan Bupati Tuba ,"WINHEN," memimpin Tulangbawang namun terkesan tidak serius dan perduli memajukan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang dunia pendidikan.
Lebih jauh saran disampaikan Wakil ormas Pekat_IB Tulangbawang kepada rekan media,"Dalam Pepatah Kata, Ada yang Makan dan ada yang disuruh mencuci piring, sama hanya yang terjadi saat ini dengan kinerja (PJ) Pejabat Bupati Tulangbawang masa sekarang untuk dijadikan tumbal kejahatan Kerja Para oknum Pejabat Pemerintah.
Sehingga terkesan ratusan nasib para guru honorer, ditelantarkan mengingat tahun kedepan pesta demokrasi di seluruh wilayah digelar dan momen tersebut akan menjadi Dagangan para elit Politik ditahun mendatang "Tegasnya.
Dalam suara aksi damai Adapun 5 poin tuntutan para guru honorer itu adalah meminta pemkab Tuba untuk membuka formasi P3K berdasarkan surat keputusan menkeu no 112/, para guru honorer meminta untuk diberlakukan secara manusiawi, meminta pemkab untuk mengusulkan staf honorer untuk dibukanya formasi Tata Usaha (TU), kondisi dipemkab Tuba saat ini sedang tidak dalam keadaan baik- baik saja, serta meminta pemerintah agar dapat serius memikirkan nasib para guru.
Lanjutnya melalui pihak pemerintah pusat memberikan peluang formasi 948 orang, yang terdiri dari tenaga guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Sementara khusus untuk tenaga guru sebanyak 620 orang.
Sementara itu berjumpa di gedung dewan, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rustam Efendi saat disinggung mengenai adanya dana dari pusat 10,8 milyar yang dialokasikan untuk rekrutmen P3K itu memang benar ada.
Namun ia pun mengatakan bahwa dana tersebut tidak cukup untuk membayar gaji P3K kedepanya hingga 2024 mendatang. Dana tersebut hanya mampu membayar gaji P3K selama 3 bulan. Untuk selanjtnya APBD Tuba anggaranya tidak cukup untuk membayar.
Penyampaian ratusan aksi Guru honorer diserukan kepada (PJ) Bupati Tulangbawang Drs Qudrotul Ikhwan MM yang saat itu tengah menghadiri Rapat Paripurna di kantor DPRD Tuba, mereka meminta agar dapat memperjuangkan nasib ratusan Tenaga Pendidik yang Notebene Mereka Honorer masuk kedalam kategori PPPK," ucap orator.
Bagaikan pepatah kata, Kucing Kebakaran Jenggot,"Sopi'i Sh.,Mh.,Sopi’i SH.,M.H. selaku ketua DPRD Kab.Tuba saat menjumpai massa aksi demo didepan kantor DPRD menjelaskan, "Saya mengucapkan terima kasih kepada Forum PGRI Tuba yang pada kesempatan hari ini sudah hadir ke gedung DPRD Tuba atau gedung rakyat ini untuk menyampaikan aspirasinya demi untuk memperjuangkan nasibnya. Saya sudah melihat, mendengar serta mengawal perjuangan panjang bapak ibu guru sekalian. tuntutan semua kawan-kawan tentunya sinergi dengan kemauan DPRD Tulang Bawang, bapak ibu semuanya ketahui bahwasanya PMK 212 salah satu poinnya ditujukan untuk menggaji PPPK. Untuk itu untuk menyikapi kemauan kehendak yang diinginkan kawan-kawan, dari jauh-jauh hari kami DPRD Kabupaten Tulang Bawang akan menyampaikan aspirasi agar Pemkab Tulang Bawang segera mengusulkan formasi PPPK 2023 ini, kurang lebihnya dari pendidikan, kesehatan, teknis kesehatan semuanya lebih kurang seribu orang. Dan segera mungkin kami DPRD Kabupaten Tuba mengusulkan, apalagi PJ Bupati sudah tahu terutama OPD terkait”. Tutupnya. (Udin)
COMMENTS