"Yang belum mendapatkan Bansos akan menjadi prioritas untuk diberikan dalam bansos tahap kedua," ujar Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Harry Hikmat dalam keterangan pers, Sabtu (9/5).
Ia mengaku, penyaluran Bansos dari Presiden Jokowi tahap pertama mendekati 100%. Bantuan tahap kedua kemungkinan akan disalurkan pekan depan. Dalam beberapa kegiatan, Harry terpantau ikut menyalurkan Bansos Presiden. Salah satunya kepada warga di Kampung Ondel-Ondel di RW 03, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, kemarin (8/5).
Sehari sebelumnya, ia juga menyalurkan bansos untuk warga penghuni Kolong Tol RW 12 Kelurahan Warakas, Tanjung Priok Jakarta Utara. Namun, berdasarkan informasi dan aduan dari masyarakat, ada kelompok yang belum mendapatkan bantuan. "Tidak mudah bagi kelompok marginal di masyarakat untuk benar-benar terdata mendapatkan bantuan sosial," kata Harry.
Kemensos-pun menyisir sejumlah wilayah marginal yang kumuh, miskin dan pada penduduk di DKI Jakarta. Ini untuk memastikan pemberian bansos dari Presiden Jokowi sampai kepada warga yang membutuhkan. Kelompok marginal diartikan mereka dengan pekerjaan seperti pemulung, pengamen, pengemis, gelandangan, para lanjut usia terlantar hingga kelompok disabilitas dengan kondisi ekonomi terbatas.
Bantuan Sosial dari Pemerintah Secara keseluruhan, kementerian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengirimkan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) secepat mungkin. BST merupakan bantuan dari pemerintah. Saat ini, baru 7,8 juta dari target 9 juta Kepala Keluarga (KK) yang tercatat sebagai penerima BST. “Kami sudah minta untuk dikirim kekurangannya yang 1,2 juta KK,” ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam siaran pers, kemarin.
Kelengkapan data dibutuhkan untuk mengejar tenggat distribusi bansos tunai sebelum Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan perintah Presiden Jokowi. "Perintah Presiden agar penyaluran bansos tunai dan sembako selesai sebelum Idul Fitri," katanya.
Di satu sisi, pemda yang lebih memahami kondisi warganya yang terdampak pandemi virus corona. Karena itu, Kemensos memberikan keleluasaan bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan data.
Juliari juga sudah menggelar pertemuan dengan pimpinan daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati melalui video konferensi maraton selama dua hari. Dari hasil komunikasi ini, pemda dipersilakan menyalurkan bansos kepada penerima di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial.
"Prosedurnya tidak sulit. Tidak benar kalau dikatakan prosesnya njllimet (rumit). Kami tidak 'mengunci' daftar penerima bansos hanya dari DTKS kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah," kata Mensos. Saat ini, penyaluran bansos tunai Rp 600 ribu sudah menjangkau 1,8 juta KK melalui Kantor Pos dan bank-bank milik negara, dengan mekanisme transfer kepada 785 ribu KK. Maka, total distribusi BST ditargetkan 2,6 juta KK pada hari ini. Dikutip dari katadata. (Red)
COMMENTS