Masyarakat Dusun Ilir Tolak IUP OP Perpanjangan PT BHP

TANJUNG PANDAN, Garuda Nusantara - Ketiga kalinya perwakilan warga Dusun Ilir mendatangi Kantor Desa Bantan untuk mengadakan mediasi dengan pihak PT BHP (Bumi Hero Perkasa) menemui kebuntuan, dikarenakan perwakilan pihak perusahaan sampai pertemuan kesekian kalinya tidak memunculkan wajah hanya dihadiri PJ Kepala Desa, Polsek Membalong dan puluhan perwakilan warga Dusun Ilir, Kamis (23/7/2020).

Kadus Ilir Mat Yasin sangat menyayangkan dikarenakan pihak perusahaan disaat pemasangan patok untuk batas batas IUP tidak melibatkan masyarakat dan perangkat desa. Sehingga patok  di lapangan berdiri diatas  tanah warga yang telah terbit SKT (Surat Keterangan Tanah) dan tanam tumbuh karet dan komoditas lada. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya,” pinta Pak Kadus.

"Kami masyarakat pada intinya sepakat menolak keberadaan PT BHP melakukan aktifitas, karena selama melakukan pertambangan di Ilir tidak ada manfaatnya yang kami rasakan. Malahan mereka pernah bersikap semena-mena dengan kami. Sebagai contoh di saat kami menambang di perbatasan IUP OP  perusahaan, pernah didatangi oleh pihak perusahaan supaya menghentikan aktivitas dengan sesegera mungkin. Kami ini warga pribumi, dimana keadilan,” tegasnya.

Dimana 90 persen tanda tangan warga telah terkumpul untuk menolak keberadaan PT BHP. “Kami menginginkan lahan yang seluas 112 hektare kembali ke masyarakat agar dipergunakan untuk bercocok tanam sebelum timbul kerusakan yang lebih besar akibat aktivitas pertambangan. Dan kembali saya tegaskan sudah terlalu sering kami dibohongi untuk penerbitan perpanjangan IUP OP yang sekarangpun tidak ada sosialisasi ke masyarakat,” tutur Heri.

Seijin Kapolres Belitung, Kapolsek membalong AKP Karyadi SH menyampaikan agar masyarakat bersabar dikarenakan ini sudah masuk ke ranah administrasi, dan IUP OP telah terbit. “Semoga secepatnya mediasi terlaksana dan pihak perusahaan hadir. Laksanakanlah dengan baik karena kita mencari solusi bukan untuk menambahi persoalan,” jelasnya.

“Saya hanya pelaksana tugas sementara, wewenang saya terbatas dan juga perlu warga ketahui, bukan saya yang mengeluarkan rekom untuk perpanjangan IUP OP kemarin. Perusahaan memang meminta rekomendasi hanya untuk pembuatan IMB pengelolaan limbah tambang dengan ukuran bangunan 2x3 meter persegi. Kalaupun ada salah waktu saya memimpin akan saya perbaiki pada intinya pemerintah desa berada di tengah tengah masyarakat,” harapnya. (Irfan A)