"Jika Kepala Desa memberhentikan saya karena alasan rangkap jabatan, berarti Kepala Dusun yang lain juga harusnya diberhentikan juga,” kata Haryanto, Senin (17/8/2020).
Menurut Haryanto, rata-rata Kadus mencari kerja tambahan di luar bekerja sebagai perangkat desa. Haryanto pun membeberkan penyebabnya karena upah yang diterima masih belum mencukupi.
Lebih lanjut Heayanto merinci pemberhentian dirinya yang dianggap masih janggal dan terkesan tidak sah menurut perundang-undangan tersebut, yaitu SP1 tidak diterimanya serta pemberhentiannya terkesan dibuat-buat.
Terkait surat pemberhentian dirinya, Haryanto menjelaskan bahwa surat dikeluarkan Desa pada 14 Januari 2020, sementara rekomendasi dari Camat yang ditandatangani mantan Camat Hamparan Perak Amos Karo-Karo pada 2 Juni 2020.
"Tidak adil bang, serta ada yang keliru. Saya di surat ini diberhentikan pada tanggal (14/1/2020) sementara di awal bulan juni baru diserahkan surat pemberhentian dan saya dinyatakan sudah berhenti. Ada apa ini?" cetusnya.
Terpisah, Kepala Desa Tandam Hulu ll Abdul Hakim ketika dikonfirmasi awak media di kediamannya mengatakan bahwa pemberhentian Kadus Dusun lV Inpres sudah melalui prosedur dan tidak ada yang dilanggar.
"Semua sudah jelas, setelah pemberhentian kita lakukan dan sudah diberikan dokumen laporan ke Kabupaten Deli Serdang," kata Abdul Hakim.
Dihubungi terpisah melalui kontak whatshapp, Camat Hamparan Perak Eko Sapriadi guna memperjelas isi rekomendasi yang dikeluarkan Pihak Kecamatan Hamparan Perak apakah sudah sesuai prosedur? Namun sangat disayangkan Camat Hamparan Perak Eko Sapriadi Enggan berkomentar meskipun tanda baca centang biru dua pertanda kalau sudah dibaca, Jumat (21/8/2020).
Merujuk pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:
Tata Cara Pengangkat dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017
1). Perangkat Desa diberhentikan karena alasan sebagai berikut:
a) Meninggal dunia
b) Permintaan sendiri atau
c) diberhentikan karena:
Usia perangkat desa sudah genap 60 tahun
Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berhalangan tetap tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.
2) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan oleh Kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama bupati/walikota dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
C. Menegaskan kepada kepala desa bahwa kepala desa tidak dapat memberhentikan perangkat desa diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf (b), kecuali telah diatur lebih lanjut dalam perda kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 13 permendagri No 83 tahun 2015.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (PP Desa). Pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam PP Desa pun serupa dengan UU Desa. (Ly Tnb)
COMMENTS