Masyarakat Minta Kementerian PUPR Pertegas Kejelasan Perumahan Subsidi di Deliserdang

DELISERDANG, Garuda Nusantara - Perumahan Subsidi adalah jalan alternatif yang biasa dipilih masyarakat untuk memiliki rumah hunian yang ideal. Ditengah pemerintah gencar-gencarnya membuat terobosan-terobosan baru untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah hunian di sejumlah daerah, dikatakan warga masih tergolong mahal.

Seperti halnya di perumahan Griya Harapan Indah, yang beralamat di Jalan Flamboyan Perumahan Flamboyan Regency Ruko No. 1 Tanjung Selamat, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, sejumlah elemen masyarakat masih terus mengkritik apa yang dinamakan perumahan subsidi itu. Pasalnya, harga uang muka yang dianggap masih "mencekik" masyarakat itu.

Pun halnya perumahan subsidi yang disebut-sebut sebagai "Perumahan Jokowi" itu, Perumahan Griya Harapan indah tersebut banyak dikeluhkan warga.

Harga yang bervariasi membuat sejumlah masyarakat bingung, pasalnya uang muka di perumahan ini tergolong mahal dan bervariasi. Informasi yang berhasil dihimpun awak media dari warga menyebutkan bahwa uang muka untuk Perumahan Griya harapan indah yang bertipe couple dibanderol uang muka kisaran Rp18.700.000 s/d Rp40.000.000 pertahun 2019. Sedangkan untuk tipe rumah susun dibanderol Rp11.000.000 s/d Rp16.000.000. Namun diungkapkan warga semenjak Covid-19 pertahun 2020, harga uang muka untuk tipe rumah susun menjadi Rp7.000.000.

"Tapi ada juga yang ambil bayar cash pak dibayar Rp170.000.000, itu yang beli cash Pegawai Negeri Sipil (PNS) makanya warga bingung,” bebernya.

Menurut sumber yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, hanya diberikan discount Rp500 ribu dan ia bayarkan uang muka menjadi Rp18.200.000. “Jadi, subsidinya dimana?” tanya warga penuh heran.

Ia menambahkan, jika ada penambahan ukuran tanah berlebih maka uang mukanya mencapai Rp40 juta. Warga yang mengambil perumahan subsidi di Griya Harapan Indah tersebut juga mengeluhkan jalan akses perumahan yang rusak parah. Ditambah lagi airnya yang keruh dan berbau membuat warga sedikit kecewa.

"Iya pak air bersih merupakan kebutuhan pokok buat kami, namun airnya keruh dan berbau. Semenjak kami masuk rumah sampai sekarang airnya keruh dan berbau. Janjinya dibagusi, nyatanya sampai sekarang kami susah air bersih," keluh warga lagi, Minggu (2/8/2020).

Dirjen Pembiayaan Insfrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR RI Eko Heripoerwanto mengatakan, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan FLPP dan subsidi selisih bunga (SSB) tahun 2015-2018 mencapai 775.508 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp21,06 triliun. Untuk tahun 2019, total anggaran yang telah disiapkan untuk FLPP, SSB, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp11,5 triliun.

Hingga 30 Juli 2019, kata Eko, realisasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan telah mencapai sebesar Rp5,04 triliun untuk 48.463 unit rumah. “Realisasi FLPP oleh BPD se-Sumatera per Juli 2019 sebanyak 15.580 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp1,42 triliun. Khusus BPD Sumatera Utara sebesar 3.691 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp332,4 miliar,” katanya.

Sebelumnya diberitakan sebelumnya, bahwa dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara (PKP) Ir Ida Mariana Harahap MSi melalui Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Anton Bangun didampingi Manatar Pakpahan menegaskan, untuk perumahan subsidi agar langsung saja ke Asosiasi Perumahan Provinsi Sumut atau ke Kementerian PUPR. “Karena merekalah yang tau itu,” katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara Moko di kantornya, Selasa (28/7/2020), akan tetapi Moko tidak berada di ruangannya. Dikonfirmasi melalui via whatsappnya, namun sangat disayangkan hingga berita ini ditayangkan masih bungkam dan diam seribu bahasa, meskipun tanda centang dua tanda dibaca pada pemberitahuan. (Tim Redaksi)