MEDAN, garudanusantara.id - Anggota DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution turut menanggapi keluhan masyarakat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), perihal pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang terkesan lamban, yang mengakibatkan sejumlah warga kecewa.
Dedy mengatakan, bahwa ini sudah menjadi persoalan klasik yang sangat lama yang belum menemui jalan keluar.
Menurut Dedy, perlunya dibuat perjanjian tertulis antara warga dengan pasangan yang akan maju pada pilkada mendatang. “Sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Medan harus berani untuk menandatangani pakta integritas untuk perbaikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Medan, termasuk masalah pengurusan KTP serta pengurusan dokumen surat-surat lainnya di Kota Medan,” ujarnya, Rabu (16/9/2020).
Ditambahkannya, hal itu diutarakan bukanlah tanpa sebab, mengingat persoalan Kota Medan yang kompleks serta dipandang perlu demi perubahan untuk Kota Medan yang lebih baik.
Setelah diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Medan mengeluhkan lamanya proses pengurusan catatan kependudukan. Akibatnya urusan-urusan banyak terhambat dan terkendala. Demikian dikemukakan warga yang ditemui wartawan di Lobi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jalan Iskandar Muda No 270 Medan, Selasa (15/09/2020) lalu.
Lebih lanjut warga membeberkan keluhannya tersebut, bahwa sistem pengurusan melalui online semakin tidak jelas dan lelet. "Iya bang dikatakan pegawai sistemnya sudah online, katanya diberlakukan pasca merebaknya Covid 19. Tapi itulah kalau lewat Calo bisanya langsung ke kantor Capil ini," keluhnya.
Pendaftaran administrasi yang bisa dilakukan melalui website meliputi Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Kematian, Akte Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Kartu Identitas Anak dan KTP.
Ditambahkan warga lainnya berinisial TA, bahwa pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Akte pernikahan yang ia urus juga belum siap-siap. “Sudah berjalan tiga minggu lebih, namun tak kunjung selesai,” bebernya.
Tidak sampai disitu, sejumlah warga juga turut membeberkan ‘keanehan’ pada instansi tersebut. Warga menilai, kantor pemerintahan tersebut perlu ada perubahan total untuk pelayanan prima.
"Iya pak kesal kali, kami datang jauh-jauh. Udah tukang parkir disini ilegal, ngotot pulak paksa bayar parkir, diminta karcis pun gak ada dikasih," keluhnya. Warga pun menyebutkan lagi, apakah "sengaja" memelihara yang tidak jelas disini?
Berangkat dari keluhan masyarakat tersebut, awak media mencoba mengkonfirmasi ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zulkarnain. Akan tetapi, Kadis Zulkarnain mengarahkan untuk konfirmasinya nanti saja. “Masih ada tamu dari provinsi,” katanya setengah berbisik.
Awak media pun menyanggupi menunggu sampai berjam-jam lamanya. Namun aura menghindari awak media semakin kental ketika pertemuan dengan tamu dari Dinas Provinsi tersebut usai. Melalui Helmi ajudan Kadis Zulkarnain kepada Awak media menyebutkan lagi bahwa sang Kadis langsung ada rapat lagi katanya, jadi belum bisa di konfirmasi sebut ajudan.
Lebih lanjut awak media mencoba mengokontak nomor ponsel Zulkarnaen, yang setelah sebelumnya diberikan oleh stafnya, namun lagi-lagi stafnya memberikan nomor yang tidak valid alias nomor yang telah usang atau terblokir. Ketika awak media memperjelas akan hal itu, ia menyebut itulah nomor pak kadis. (Tim Redaksi)
COMMENTS