Menurutnya, perjanjian politik yang beredar tersebut bukan bagian dari Money politik. Bukan hanya sekedar ketua ormas, ternyata dirinyapun sangat memahami perihal hukum yang berlaku.
"Menurut hemat kami Ormas Rajawali Sakti tentang kontrak politik ini sah-sah saja itulah namanya jentelmen jantan. Dikarenakan masyarakat sudah puas termakan kebohongan, maka dari itulah masyarakat minta pegangan yang berlandaskan hukum," tegas Sudirman.
Selain itu, Ketua Tim Maju Bersama Kab. Tanjab Barat saat dikonfirmasi melalui via telpon ia pun menyampaikan bahwa jika yang melaporkankan tidak bisa membuktikan berdasarkan data asli, maka seseorang yang merasa dirugikan mereka bisa melaporkan balik berdasarkan pencemaran nama baik.
"Apabila suatu hari nanti terjadinya ada mengingkari janji, maka dengan cara inilah mereka menyampaikan kepada yang berjanji. Yang penting ini namanya bukan money politik. Seharusnya si pelapor melaporkan secara tertulis dan memberikan bukti laporan disertakan lampiran data pembuktian yang asli,” jelasnya.
Namun Ingat baik-baik dan pahami tentang hukum apabila tidak bisa membuktikan dengan temuan dan barang bukti yang diminta, maka sesorang yang telah dirugikan berhak secara hukum untuk melaporkan kembali bukan lagi ke Bawaslu. Akan tetapi langsung ke penegak hukum berdasarkan pencemaran nama baik.
“Kami dari Ormas Rajawali Sakti hanya mengingatkan pengguna mensos agar lebih bijak untuk mengunakannya agar tidak menimbulkan keresahan atau kegaduhan di tengah masyarakat banyak. Apalagi sekarang ini di tengah-tengah akan berjalannya Pilkada Tanjung Jabung Barat, harapan kami semoga berjalan lancar," tutur Ketua Tim Maju Bersama Tanjab Barat.
"Ya kita tunggu saja mereka melapor secara tertulis, kalo hanya sekedar koar-koar biarkan saja nanti mereka malu sendiri," tutupnya. (AD)
COMMENTS