Seperti pengamatan awak Media, beredar video arahan Paslon tertentu untuk memilih dengan dijanjikan sejumlah uang. Pun halnya di sejumlah group media sosial, juga kerap ada ajakan akan membeli suara masyakat untuk memilih Pasangan Calon (paslon) tertentu. Tak tanggung-tanggung nominal yang dijanjikan, mencapai jutaan rupiah per suaranya.
Salah satu Tokoh Masyarakat Samosir yang peduli akan kemajuan Pulau Samosir Wilmar Simanjorang yang juga pernah menjabat di Kementerian Perindustrian, sekaligus juga pernah menjabat sebagai Badan Perencanaan Kabupaten Toba dan Samosir, serta juga Eks Penjabat Bupati Samosir 2004-2005 kepada Garuda Nusantara mengatakan tentang Undang-Undang Pilkada yang mengatur sanksi bagi pelanggar yakni, Undang-undang (UU)Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.
Dalam Pasal 187A ayat (2) disebutkan "Pidana yang diterapkan kepada pemilih yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji yang dimaksud pada ayat (1) ”. Undang-Undang tersebut mengancam pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak satu miliar rupiah bagi setiap orang, termasuk pasangan calon yang memberikan uang atau materi lainnya sebagai ketidak seimbangan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih.
"Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah jelas Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksinya) guna mengawasi terjadinya money politik,” ungkapnya.
Tokoh ini juga menambahkan, bahwa yang memberi dan menerima dapat dipidana karena sudah termasuk menciderai demokrasi. Seharusnya bawaslu yang ada di kabupaten dan yang ada di kecamatan dan yang ada pula di wilayah pedesaan, seharusnya mereka bisa bekerjasama.
Bawaslu dengan pihak kepolisian, juga dengan kejaksaan bekerjasama didalam mengawasi, berjalannya pesta demokrasi. Jika ada indikasi Money Politik agar perlu di tindak tegas, Senin (16/11/2020). “Zaman sekarang sudah tidak segan-segan lagi memberi dan menerima uang yang umum disebut ditengah-tengah masyarakat yakni Money Politik, dalam dialek bahasa batak "togu- togu ro," imbuhnya.
“Apabila ada kemauan keras apalagi sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat dan negara untuk mengawasi, itu saya pikir tidak akan sulit. Kalau pihak Bawaslu benar-benar serius melakukan tupoksinya ini,” tegasnya.
Apabila hal ini terus menerus terjadi di Kabupaten Samosir, maka kita khawatir akan ada beberapa dampak hal serius yang akan merong rong daripada keberlangsungan tatanan keberlangsungan masyarakat di pulau samosir ini, salah satunya akan berdampak untuk merusak tatanan dari "dalihan natolu" itu sendiri. “Jadi kalau masyarakat mengatakan Bawaslu lemah dalam pengawasan, saya sepakat untuk itu, harusnya siapa pemberi dan siapa penerima itu sudah sangat jelas untuk ditindak,” ungkapnya.
"Jangan jadi dianggap pembenaran jika tidak ada sumber daya yang mumpuni untuk bidang pengawasan, kalau memang tidak bisa berperan semestinya, bagus sekalian gak usah ada Bawaslunya, karena jelas itu ada anggaran dari Negara dan sudah difasilitasi untuk itu. Jika jelas, tangkap dan berikan sangsinya diskualifikasi Calon itu bila terbukti, biar ada efek jera," kritiknya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir Anggiat Sinaga mengatakan, pihaknya tidak ada melakukan pembiaran. Bawaslu Samosir melakukan tugas fungsi antara lain pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Senin (16/11/2020).
“Dalam melakukan penindakan pelanggaran bisa melalui laporan dan temuan. Dan itu harus didukung oleh bukti - bukti yang kuat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Anggiat mengatakan, pihaknya memohon bantuan dari seluruh lapisan masyarakat apabila ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan agar dilaporkan ke bawaslu. “Akan kita tangani di Sentra Gakkumdu apabila syarat formil dan materil terpenuhi,” katanya.
Disinggung awak media perihal video serta ajakan yang berseliweran di media sosial yang secara terang-terangan diduga sudah mengarah praktik money politik, Bawaslu Samosir mengatakan bahwa belum sepenuhnya informasi tersebut dapat ditindak.
"Belum sepenuhnya lae, tetapi itu menjadi informasi awal bagi Bawaslu untuk menelusuri untuk bahan kajian Bawaslu Samosir," tutupnya. (Ly Tinambunan/Vernando Nahampun)
COMMENTS