Dimana, kontraktor dan Pihak Pemberi Pekerjaan (PPK) disinyalir melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan tidak adanya papan proyek yang menjelaskan secara rinci tentang proyek tersebut mempergunakan dana darimana dan pelaksana dari PT atau CV apa, masa pelaksanaannya berapa lama, konsultan pengawas/perencanannya dari perusahaan mana serta dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan indikasi kerugian Negara (Korupsi), Senin (30/11/2020).
Padahal Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan produk hukum berbentuk Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tertuang dalam 64 Pasal seperti memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi yang jelas.
Saat dikonfirmasi melalui telepon seluler kontraktor yang melaksanakan kegiatan pengecatan dan penimbunan di Kantor BBWSS VIII dengan alamat Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak memakai perusahaan baik PT Atau CV.
“Pekerjaan tersebut menurut orang dinas yang memberi saya kerjaan adalah swakelola, juga saya bekerja tanpa SPK (Surat Perintah Kerja), RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan Spek Gambar. Teman-teman dari balai besar hanya menanyakan kalau mengecat pagar keliling dan penimbunan ini kira kira habis berapa nominal uangnya. Saya pun hanya menjelaskan juga secara lisan jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII,” jelas TLS.
“Total ada sekitar lima puluh empat truk kami melakukan penimbunan untuk pembuatan akses jalan dan pemakaian jam alat exsapator kurang lebih dua puluh satu jam dan untuk pembayaran pajak galian c tentunya dibebankan kepada yang mempunyai tanah luko. Itu bukan tanggung jawab saya ataupun teman-teman dari dinas, coba bapak hubungi nomor ini pak siapa tahu bisa membantu menjelaskan,” TLS menambahkan.
Saat ditanya kembali kira-kira berapa pengajuan dana keseluruhan ke Kantor BBWSSVIII, dengan singkat kontraktor menyampaikan, “waduh saya lupa berapa nominal uang untuk dua item pekerjaan tersebut."
“Setahu saya itu pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin gedung Kantor PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) nya berinisial AKSN. Memang betul saya berteman dengan TLS selaku kontraktor pekerjaan tersebut, saya hanya staf di Satker PJPA di Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII,” ungkap SST.
Penjaga Kantor BBWSVIII yang tidak ingin disebut namanya saat ditemui di rumah yang terletak di halaman belakang menyampaikan, bahwasanya tidak mengetahui tentang proyek yang sedang dilaksanakan. Aktifitas kantor tidak rutin dibuka setiap hari karena kepala kantornya berada di Palembang, staf-stafnya pun kebanyakan berasal dari luar Belitung. “Biasanya sebulan adalah sekali atau dua kali yang datang kesini untuk rapat biasanya bersama konsultan,” jelasnya. (Tim Redaksi)
COMMENTS