Berbagi pengalaman DPRD Kab. Samosir kepada Dinas Koperasi serta UKM Prov Sumut

PANGURURAN, garudanusantara.id - Sebagai staf-staf negara DPRD Komisi II Samosir berbagi pengalaman pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut. Terkait Penyaluran program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan UKM RI ke kab. Samosir yang menjadi prioritas guna membantu pelaku wisata yg  terdampak Covid-19 selama 2020.

Pantas Marroha Sinaga,sebagai wakil ketua DPRD kab.samosir bersama Komisi II ketika melakukan kunjungan ke Dinas Koperasi dan UKM Provsu.

Konsultasi dan mengikut sertakan, Kadis Naker Koperindag, Vikbon Simbolon yang disambut Kadis yg di wakili Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan Koperasi, Unggul Sitanggang dan di dampingi Kasi Pengolahan Data, Juniari Siahaan, Sabtu (30/1/2021).

“Komunikasi dua instansi tersebut dilakukan guna berbagi pengalaman dan info program di 2021 untuk Samosir sesuai ruang lingkup,” ucap Pantas Marroha Sinaga.

Sambungnya, dan banyak lagi yang masih terdampak tapi tidak menerima bantuan. Khususnya pelaku bisnis wisata yang sepi pengunjung selama pandemi Covid-19 ini.

Menyikapi itu, Kadiskop dan UKM Sumut diwakili Kasi Pengolahan Data, menyampaikan di tahun 2020, Provsu telah mengusulkan sebanyak 350 ribu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif BPUM kepada Kemenkop dan UKM.Dan Sebanyak 350 ribu UMKM, sudah di usulkan pada Kemenkop dan UKM,” tuturnya Juniari Siahaan.

Dan Sebagai cara mengakses BPUM, menurutnya diusulkan oleh pengusul BPUM yakitu dinas yang membidangi koperasi dan UKM, yang sudah disahkan sebagai badan hukum, kementerian atau lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan.

Menurut pengakuannya, penyaluran BPUM dilakukan secara bertahap. Dan sesuai usulan Diskop dan UKM Sumut, dan untuk tahap ketiga sudah terverifikasi s'banyak 40 ribu penerima bantuan.dan Selanjutnya di tahap berikutnya telah terverifikasi sebanyak 15 ribu UMKM sebagai penerima bantuan.

Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan (SKU). “UMKM yang belum agar menunggu giliran, masih di verifikasi mudah-mudahan kalau tidak ada utang di perbankan, tidak ada kesalahan di NIK, tidak ada halangan,” jelasnya.

Sebagai target keseluruhan BPUM akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang sudah tersalur sebanyak 9 juta UMKM. “Kita hanya pengusul dari Sumut, keputusan ada di Kementerian. Kemenkop dan UKM menyeleksi data itu,” terangnya.

Diskop dan UKM Sumut melalui Unggul Sitanggang menyerahkan 10 paket buku koperasi dan 16 SNIK bagi koperasi aktif kepada Kadis Naker Koperindag Samosir diterima Kadis Vikbon Simbolon. (R.766hi)