Musrenbang dibuka Plh. Bupati diwakili Kepala Bappeda, hadir Wakil Ketua DPRD Pantas Maroha Sinaga, Unsur Muspika, Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa, Ketua BPD se-Kec Sitiotio serta masyarakat.
Bapak Camat Sitiotio Rohabinsar Sitanggang mengatakan, Musrenbang merupakan hasil rembuk desa untuk usulan pembangunan tahun 2022, terdiri dari 8 desa, yakni Desa Buntu Mauli, Parsaoran, Janji Raja, Sabulan, Janji Maria, Holbung, Tamba Dolok dan Cinta Maju.
Camat Sitiotio berharap agar Pemkab Samosir menempatkan Aparatur Sipin Negara (ASN) di kantor Kec Sitiotio untuk mengisi beberapa jabatan yang masih kosong sebagai optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Maroha Sinaga berharap kegiatan Musrenbang merupakan acuan pembangunan Kec Sitiotio yang mempunyai tujuan superprioritas dan kedepannya mampu bersinergi dengan SKPD untuk pembangunan di Kec Sitiotio. DPRD akan mendukung semua usulan masyarakat yang sangat prioritas untuk pembangunan.
Plh Bupati diwakili Kepala Bappeda menyampaikan bahwa Musrenbang Kecamatan merupakan sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Kab Samosir Tahun 2022, dan bentuk komitmen bersama diantara para pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas efektif, efisien, trasnparan dan akuntabel.
Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Samosir tahun 2005-2025 maka RKPD Kab Samosir Tahun 2022 mengambil tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Perekonomian Masyarakat”, untuk itu penyusunan RKPD Tahun 2020 harus lebih cermat dan terintegratif serta mampu menjawab permasalah isu-isu SDM dan permasalahan perekonomian Samosir.
Berdasarkan persoalan tersebut lahan umum yang dihadapi di Samosir disebut isu strategis maka ditetapkan 6 (enam) prioritas utama dalam rancangan awal RKPD Tahun 2022 yakni: 1. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan penurunan angka kemiskinan, 2. Pencegahan, penanganan dan penanggulangan wabah penyakit dan bencana, 3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. 4.
Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui kearifan lokal dan inovasi daerah, 5. Pengelolaan industri pariwisata yang berkelanjutan dan 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik untuk mendukung perekonomian masyarakat di kawasan KSPN Danau Toba. (R.766hi)
COMMENTS