Seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Berkat Kurniawan Laoly Spd dari Komisi E yang membidangi dunia pendidikan di Sumatera Utara juga turut angkat bicara. Pasalnya sudah tidak jamannya lagi sekolah Negeri membuat kebijakan melakukan kutipan uang SPP di luar ketentuan, pungkasnya.
Hal ini pun menurut Berkat tak perlu terjadi pada Sekolah Negeri, mengingat situasi Ekonomi ditengah wabah pandemi Covid 19 sekarang ini sedang dalam kondisi sulit.
Ia pun menyarankan agar Komite Sekolah untuk mengambil sikap dan membatalkan kebijakan tersebut. "Komite harus mengambil sikap agar kepala sekolah membatalkan kebijakan tersebut," tandasnya, Kamis (18/3/2021).
Setelah diberitakan pada Media ini sebelumnya bahwa SMA N 1 Namorambe di duga mengutip uang SPP dari Siswa Siswinya. Adapun rincian kutipan yang ditagih Sekolah ini yang berhasil di rangkum Media ini yakni Rician pembayaran uang sekolah SPP 600,000 rupiah, Uang les 500.000 rupiah, uang Pas photo 28.000 rupiah, dan uang komputer 328.000, rupiah.
Hal ini pun mencuat setelah seorang Siswi yang hendak mengurus surat pindah dari sekolah ini. Oleh pihak Sekolah agar melunaskan semua tunggakan uang SPP nya. Tercatat pada bon tagihan pertama pembayaran tertanggal 23/04/2020 Siswi ini ditagih uang SPP sebesar Rp. 900,000., rupiah.
Dan pada bon kedua tertulis tangan pada tanggal yang sama di bayarkan kepada pihak SMA N 1 Namorambe sebesar 1,756,000, rupiah. Akan tetapi setelah semua dilunasi orang tua Murid, hingga kini pihak Sekolah belum menyerahkan surat pindah Siswi tersebut guna kelancaran lanjutan studinya.
Dihubungi terpisah Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Prof Syaefuddin, pada hari Rabu (17/03) guna menyampaikan hal tersebut agar melakukan evaluasi di Dinas Pendidikan khususnya di Provinsi Sumatera utara, namun sangat disayangkan Kepala Dinas Pendidikan Sumut memilih bungkam dan enggan berkomentar. (Tim)
COMMENTS