Hal ini sudah tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Paragraf 2 tentang persyaratan dan pengangkatan, Pasal 54 Ayat 1 huruf b yang berbunyi persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator sebagai berikut yaitu memiliki kualifikasi dan tingkal pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV.
Sekretaris Daerah Agus Sanusi saat dikonfirmasi oleh awak media minggi lalu pada awalnya menjelaskan bahwa pejabat eselon III boleh berijazah SMA. Namun saat ditanya terkait dasar dan aturan yang membolehkan, sekda mengelak dan malah menjawab akan menanyakan lagi perihal tersebut ke pihak BKSDM. “Saya belum paham nian terkait aturan yang membolehkan. Nanti saya tanya ke BKD,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat saat dikonfirmasi Ormas Rajawali Sakti dan awak media membenarkan bahwa memang ada Kepala Bidang di Dispora yang ternyata berijazah SMA. Menurut Bupati dirinya baru mengetahui permasalahan tersebut dan tidak pernah ada informasi dari pihak BKD kepadanya.
“Saya baru tahu terkait masalah tersebut. Memang ada salah satu kabid di dispora yang berijazah SMA. Dan terkait hal ini, BKD belum pernah lapor kepada saya,” ujarnya.
Sudirman, Ketua Ormas Rajawali Sakti sangat menyayangkan kelalaian dari pihak BKD dalam pelaksanaan promosi ASN di Tanjung Jabung Barat. Dirinya menduga Sekda dan BKD telah mempermainkan bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.
“Sudah seharusnya pak bupati tahu persoalan ino sejak awal sebelum terjadi. Kenapa BKD dan sekda tidak melaporkan masalah ini. Dengan kejadian ini, kan ujung-ujungnya yang disalahkan pak bupati. Nyatanya bupati tidak mengetahui persoalan ini. Dugaan kami, ada ‘kongkalikong’ antara sekda dan BKD,” katanya. (Tim/Red)
COMMENTS