Dalam rapat koordinasi tersebut tampak hadir Bupati Nikson Nababan sebagai pemimpin rapat, Staf Ahli Perekonomian dan Pembangunan, Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan, para Pimpinan Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Tapanuli Utara, PT. Pertamina (Sales Area Manager Sibolga, Sales Brands Sibolga dan Servo SBM Sibolga), para pemilik SPBU Kabupaten Tapanuli Utara dan para Agen LPG 3 KG Kabupaten Tapanuli Utara.
“Rapat kita hari ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana distribusi BBM Biosolar dan LPG 3kg dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara, kami Pemerintah Daerah dan PT. Pertamina tentu adalah sebagai alat negara untuk mengakomodir dan menyelesaikan persoalan yang mungkin terjadi di lapangan. Pemerintah Daerah sangat penting dalam mengawasi BBM Biosolar dan LPG 3kg, mengingat kuota tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, saudara – saudara pemilik SPBU dan Agen LPG adalah distributor dilapangan, maka dari itu kita harus bersinergi, terbuka satu sama lain. Barangkali ada yang perlu tambah kuota, kendala nya bagaimana dan alasannya apa, itulah gunanya kita diskusi hari ini,” tutur Bupati Nikson Nababan.
Untuk mengantisipasi kelangkaan BBM Biosolar yang dikuatirkan menjadi gejolak ditengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pun telah mengusulkan penambahan kuota BBM Biosolar kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI (BPH Migas RI).”
“Kita mengharapkan BPH Migas RI dapat merealisasikan usulan tersebut sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, saya juga berharap kepada pemilik SPBU se-Kabupaten Tapanuli Utara agar melayani setiap pembelian BBM Biosolar untuk keperluan khusus transportasi alat berat seperti traktor (untuk mengolah lahan tidur agar produktif), eskavator dan truk pengangkut pupuk bersubsidi dengan membawa surat rekomendasi dari Perangkat Daerah Terkait,” ujar Bupati Nikson Nababan.
Salah satu alasan digelarnya rapat koordinasi ini juga dikarenakan adanya persoalan di Kecamatan Parmonangan, Garoga dan Simangumban dimana Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg melampaui batas dari harga yang telah ditetapkan.
“Pangkalan LPG yang bertanggung jawab di sana agar memperhatikan LPG jangan sampai melampaui harga eceran tertinggi. Infrastruktur di daerah itu sudah kita benahi, kendaraan roda empat sudah bisa lewat seperti jalan dari Simangumban sudah bisa langsung Muara Tolang, sudah tuntas perkerasan jalan di sana, tinggal pengaspalannya untuk tahun depan begitu juga dari Parmonangan ke Hajoran, jadi kita harap monitoring HET gas LPG di daerah tersebut dapat dipantau dan diawasi ” tegas Bupati Nikson Nababan.
Sementara itu, Sales Area Manager Sibolga Agung Nurhananto Putro menyampaikan bahwa, kuota BBM Biosolar untuk Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 mengalami penurunan sehingga apabila membutuhkan kuota tambahan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli dapat mengusulkannya ke BPH Migas RI.
Diakhir pertemuan, Bupati Nikson Nababan menyampaikan kepada seluruh pelaku usaha SPBU dan Agen LPG 3 Kg Tapanuli Utara untuk mendaftarkan seluruh karyawannya agar masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan, karena hal tersebut merupakan penilaian bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. (DRB)
COMMENTS