Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri Kabag Ops Polres Pelalawan Kompol Lagomo Amd, Kapolsek Ukui Iptu Tatit Rizkyan Hanafi STK SIK, Danramil diwakili Sertu Apriwan, Kepala Balai TNTN Heru Sutmantoro Shut MM, Kepala Desa Air Hitam Tansi Sitorus, Kepala Desa Bagan Limau Saripudin, Kepala Desa Lubuk Kembamg Bunga Chairus Russi, dan perwakilan masyarakat, Tokoh Adat maupun Bathin.
Petugas Kepolisian Sektor Ukui dibackup langsung Polres Pelalawan melaksanakan pengamanan jalanya pertemuan.
Kompol Lagomo Amd didampingi Kapolsek Ukui Iptu Tatit Rizkyana Hanafi STK SIK saat dikonfirmasi mengatakan, pelaksanaan pertemuan antara pihak Balai TNTN dengan 3 Desa yang bersinggungan langsung dengan TNTN dan sekaligus meluruskan ketidakpuasan masyarakat yang terjadi di beberapa hari yang lalu.
Dimana hasil dari pertemuan tersebut yakni ketiga desa tersebut sepakat dan berkomitmen untuk mendukung program dari Balai TNTN untuk mempertahankan hutan yang tersisa kurang lebih dari 13.000 Hektar. “Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan semua berjalan tertib," tutup Lagomo.
Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih 3 jam dan sepakat mendukung program pemerintah. Dalam kegiatan tersebut Camat H Joko memberikan kesempatan kepada masyarakat maupun Kepala Desa untuk menyampaikan pertanyaan atau aspirasi kepada Kepala Balai TNTN.
Kepala Balai TNTN Heru Sutmantoro Shut MM berharap semua komponen masyarakat, aparat TNI, kepolisian, pemerintah agar sama-sama menjaga Taman Nasional dan melestarikanya. Termasuk hutan 13.000 hektar yang masih ada benar-benar dijaga, bukan hanya pihak Balai TNTN namun menyeluruh.
“Kita sudah berkomitmen dengan Kepala Desa, Pak Camat untuk mempercepat pendataan bahkan sampai pemetaan yang masuk di dalam kawasan TNTN. Saya menyambut positif dan terbuka kepada ketiga desa tersebut untuk terus berkoordinasi serta menjalin komunikasi dalam pengelolaan lahan yang termasuk dalam kawasan TNTN sesuai dengan prosedur yang mana didasari dari Undang-Undang Cipta Kerja,” tutup Heru.
Bupati Pelalawan H. Zukri saat dikonfirmasi di rumah dinasnya, Sabtu (1/10/2022) menyampaikan bahwa terkait dengan adanya kepala desa yang menerbitkan surat sebelumnya sudah tahu dan sudah dipanggil. Dimana surat yang mereka buat itu seharusnya bukan SKT melainkan surat keterangan garapan, Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan surat keterangan garap sudah di dua jalur yang berbeda.
“Nah sehingga kita keluarkan surat supaya Kepala Desa mendata petani yang berada dalam kawasan hutan dan didalam lahan konservasi TNTN. Maka Kepala Desa mengambil langkah sehingga diterbitkanlah surat keterangan garap guna mengetahui siapa pemilik kebun. Masyarakat atau cukong-cukong dan pendataan kebun masyarakat yang masuk dalam kategori keterlanjuran 5 tahun setelah didata diambil titik kordinatnya. Kemudian didata pemilik kebun, luasnya berapa lengkap secara administrasi agar bisa kita ajukan ke Menteri Lingkungan Hidup supaya masuk dalam ranah UUCK. Jika kebun masyarakat sudah 5 tahun, saya selaku Bupati akan mempertanggungjawabkan dan wajib melindungi rakyat saya,” jelasnya.
Bupati menambahkan, surat yang kedua mengatakan bahwa perangkat-perangkat desa tidak boleh memperjualbelikan lahan. Selain itu, untuk penerbitan surat di lahan baru atau lahan gundul itu tidak boleh. Jika ada yang masih kedapatan akan ditindak secara hukum.
“Saya pikir yang dilakukan Kepala Desa itu sudah benar, salah satu program pemerintah yaitu Pelalawan sejuk. Dimana mereka sudah lebih dulu melakukan konservasi lahan dan hal ini juga untuk membantu pemerintah dan juga membantu Balai TNTN untuk mendapat data yang akurat,” tambahnya.
Bupati menghimbau agar masyarakat dengan pihak TNTN bekerjasama dan saling bersinergi, saling menjalin komunikasi untuk menciptakan suasana yang kondusif agar hal ini tidak terjadi lagi kedepan. Apalagi yang namanya sampai merugikan orang lain. (Asbin Lubis)
COMMENTS