RRI Pro satu Bengkulu mencoba menggali permasalahan pembangunan yang ampu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dengan menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Isnan Fajri, dan Rektor Universitas Dr Hazairin Yulfiperius dengan pembawa acara Riuslan Paguci dan Antonia Sinaga.
Sekda Hamka menegaskan di usia 54 tahun Bengkulu pihaknya telah maksimal melakukan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ada hanya saja dalam program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya pada pembangunan infrastruktur jalan terdapat kendala pada pendanaan yang imbasnya disebabkan oleh pandemi COVID-19.
"Dua tahun ini kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk sektor pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. Bukan hanya Bengkulu, dampak ini secara nasional terimbas karena adanya pengalihan penganggaran, dari yang semula untuk pembangunan skala prioritas, namun harus dialihkan ke dana penanganan COVID-19," Sekda menyebutkan dalam situasi pandemi, program pembangunan infrastruktur jalan hanya terserap pada pemeliharaan di beberapa ruas yang kondisinya sangat parah. Bahkan untuk menangani perbaikan tersebut, pihaknya hanya mendapat alokasi Rp5,5 miliar saja yang terdiri dari dana reguler Rp500 juta dan anggaran perubahan Rp5 miliar.
"Dengan anggaran yang tersisa Rp5,5 miliar, kami hanya bisa melakukan perbaikan di beberapa titik saja. Apalagi dalam kondisi curah hujan saat ini, itu menjadikan jalan yang rusak semakin cepat rusak dan parah" adapun rencana pembangunan jangka menengah, salah satunya perbaikan jalan di seluruh daerah mengikuti siklus 5 tahunan. Pada periode tersebut, Pemprov hanya bisa menunggu anggaran perbaikan total terhadap jalan sepanjang 370 kilometer ini pada tahun 2025 mendatang.
"Dengan kondisi pandemi tiga tahun ini, kondisi penganggaran sangat minim. Makanya masih banyak jalan berlubang, kami juga mohon maaf tidak bisa maksimal dalam pemeliharaan jalan, itulah kondisi nyata yang ada dengan anggaran kami saat ini," ujarnya.
Sementara itu, dari sisi akademisi, Rektor Unihaz mengungkap dalam konteks infrastruktur, sebagian besar pembangunan fisik menjadi tertunda karena tingkat penularan virus yang sangat tinggi, tertundanya aktivitas konstruksi berdampak pada tidak terserapnya bahan baku domestik, menurunnya impor barang modal, dan hilangnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran, sehingga tidak ada manfaat ekonomi yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur. Namun demikian menurutnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan langkah yang terbaik dalam pembangunan daerah. Hal itu terlihat dari upaya membuka konektivitas antara Provinsi yang dinilai dapat menjadi lokomotif perekonomian Bengkulu semakin baik.
Selain itu, terkait keterbatasan anggaran pembangunan, ia berharap Pemprov dapat mengantisipasi dengan melakukan penjajakan dengan pemerintahan pusat maupun mitra pemerintahan untuk menggaet dana alokasi khusus dan lainnya agar dapat dialihkan ke Bengkulu. (Jlg)
COMMENTS