Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi percepatan penurunan stunting ini dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Samosir, dengan menghadirkan peserta yakni Forkopimda, Ketua TP. PKK Samosir, OPD yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Samosir, Camat Se-Kabupaten Samosir, Kepala Puskesmas, Kementerian Agama Kabupaten Samosir dan Tim Pakar, yang keseluruhannya berjumlah 50 orang.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Muhammad Irzal, SE, ME menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan konvergensi masing-masing Dinas/Instansi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir.
"Hari ini kita akan melakukan telaah dan mendiskusikan sudah sejauhmana kita melakukan terobosan dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Samosir," ujarnya.
Muhammad Irzal menyampaikan, bahwa saat ini BKKBN sedang melakukan pemutahiran data terkait keluarga beresiko stunting. Di Kabupaten Samosir, ada 7.351 KK yang tersebar di 21 Desa/Kelurahan Lokus Stunting sedang dilakukan pemutakhiran data oleh tim pendamping.
“Kita berharap angka pravelensi stunting di Kabupaten Samosir dapat menurun dari angka 28,4 % menjadi 25 % di tahun 2022 ini,” tutup Muhammad Irzal.
Wakil Bupati Samosir selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM dalam sambutannya mengatakan stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme.
“Sedangkan dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik. bahkan ketika dewasa nanti akan memiliki tubuh pendek, tingkat produktivitas yang rendah serta tidak memiliki daya saing di dalam dunia kerja. Stunting juga merupakan ancaman utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, khususnya di Kabupaten Samosir,” ungkap Martua.
Martua mengatakan, besarnya peran pendamping keluarga berisiko stunting dalam mengawal percepatan penurunan stunting, maka diperlukan sumber daya pendampingan yang berkualitas. Maka diperlukan peran bersama baik para OPD, para Camat se-Kabupaten Samosir dan Instansi terkait untuk dapat mendukung program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir.
Wabup menjelaskan, saat ini, Tim Percepatan Penururan Stunting di Samosir masih dalam tahap pendataan yang dilakukan oleh BKKBN Provsu, dan ditargetkan adanya penurunan 3-5 persen per tahun, sehingga akan mencapai target nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024, terutama pada anak usia 0-59 bulan.
“Selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), saya menyambut baik pelaksanaan konsolidasi dan koordinasi percepatan penurunan stunting ini, yang mana ini bagaian upaya komunikasi dan kerjasama yang baik dalam perjuangan kita mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Samosir,” tutup Wabup Martua Sitanggang.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Narasumber diantaranya Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Samosir Rajoki Simarmata, SE, M.Si menyampaikan tentang Evaluasi Aksi Konvergensi Kabupaten Samosir Semester I TA 2022. Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Samosir dr. Friska Situmorang menyampaikan paparan tentang Realisasi Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Dana BOKB Kabupaten Samosir Semester I Tahun 2022, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Satgas Stunting Wilayah Humbahas - Samosir Helprida Sihite dengan paparan Evaluasi dan Pelaporan PPS Kabupaten Samosir Semester I. (Manahan/Parjo)
COMMENTS