src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

Ketua BADKO HMI Sumut: Kedepankan Kajian Akademis Daripada Turun ke Jalan

MEDAN, Garuda News Nusantara - Aktifis Mahasiswa Sumatera Utara menilai bahwa mengedepankan forum diskusi dan kajian dalam menyikapi pengesahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru jauh lebih berbobot dibandingkan aksi demo turun ke jalan.

Ketua Umum Badko HMI Sumut, M. Alwi Silalahi, menanggapi polemik pengesahan UU KPK tersebut mengatakan bahwa selaku kaum intelektual, mahasiswa Sumut sebaiknya melakukan kajian-kajian akademis membedah UU KPK tersebut dan selanjutnya mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi (MK), daripada aksi unjuk rasa turun ke jalan.

"Kita lebih sepakat judicial review. Kenapa? Karena sekarang ini persoalan kebangsaan kita lagi memprihatinkan. Jadi untuk meminimalisir konflik yang mungkin terjadi, misalnya seperti demo mahasiswa di Sumatera Utara yang lalu, kata Kapolda ada penunggangan dari teroris, atau pun ada variabel lain yang akhirnya membuat masyarakat menyerang mahasiswa. Untuk itu, kita mendorong yang lebih intelek, yaitu judicial review atau pun kajian-kajian", tutur Alwi, saat diwawancarai media ini, Minggu malam (27/10/2019).

Menurutnya, lembaga mahasiswa perlu mengadakan kajian terkait UU KPK ini di kampus-kampus atau di lembaga mahasiswa masing-masing. "Undang pakar-pakar hukum, dibuat seminar atau talk show, atau bentuk lain sejenisnya untuk mengkaji dan memahamkan masyarakat dan mahasiswa Sumatera Utara", tambahnya.

"Karena kulihat ada mahasiswa yang demo, dia gak paham apa sebenarnya yang didemokan. Kadang begitu, sekedar hegemoni, karena panggilan jiwa lah. 'Di Jakarta demo, kita koq gak demo?' Hanya persoalan itu. Lihatlah di meme-meme, sampai anak SMA ikut. Mereka sebenarnya gak paham apa yang didemokan. Apa yang dituntut", ungkapnya.

Alwi menilai, aksi (unjuk rasa) adalah akhir dari perlawanan ketika kritikan kita tidak dipahami oleh pemerintah. "Jadi lebih baik dipahamkan dulu mahasiswa, masyarakat, sehingga gerakan (aksi unjuk rasa) itu lebih konstruktif, massif dan berbobot ketika semua paham", tegasnya.

Contoh, lanjut Alwi, ada undang-undang yang pro terhadap masyarakat, misalnya, orang yang berjanji menikahi pacarnya, agar dia melepaskan perawannya. "Di dalam undang-undang itu, si laki-laki akan kena pidana. Namun yang terjadi orang malah gak paham, kiranya, masak soal percintaan diatur (negara), persoalan selangkangan koq diatur. Kan sampai sebegitunya tuntutan di saat demo. Makanya harus paham dulu apa yang dituntut", tegasnya.

"Himbauan saya kepada mahasiswa, khususnya di Sumatera Utara, lakukan kajian-kajian agar mahasiswa, kader-kader kita memahami apa yang dituntut, lantas lakukan langkah-langkah konstitusional, melalui judicial review ke mahkamah konstitusi. Selanjutnya kalau memang tidak juga didengar, ya turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi itu. Kalau langkah-langkah itu sudah ditempuh maka bobot perjuangan itu berkarakter", pungkasnya.

Hal senada disampaikan oleh Gito Pardede, Korwil GMKI Sumut-NAD. Menurutnya, secara umum mahasiswa di Sumatera Utara tidak tahu ada langkah konstitusional yang bisa ditempuh untuk membatalkan UU KPK yang baru.

"Itu yang perlu diedukasi. Disosialisasikan lebih banyak ke masyarakat dan mahasiswa karena persoalan KPK ini adalah persoalan bangsa. Plus minus undang-undang KPK ini tidak dibahas secara gamblang terutama pada mahasiswa di Sumatera Utara", ujar Gito.

Ditegaskannya bahwa dialog-dialog membahas isi UU KPK ini tidak banyak dilakukan oleh stakeholder terkait. "Secara umum, mahasiswa di tingkat Sumatera Utara belum tahu bagaimana cara menggagalkan UU KPK secara konstitusional, sehingga dipilih lah aksi unjuk rasa sebagai respon terhadap persoalan tersebut", tegasnya. (Sil)

COMMENTS

Nama

Advertorial,38,Anambas,8,Bandung,1,Bekasi,647,Bengkulu,178,Bengkulu Selatan,23,Cikarang,66,Headline,319,Hukum,629,Humbahas,57,Jakarta,133,Jambi,36,Jawa Barat,591,Kepahiyang,1,Kepulauan Riau,9,KualaTungkal,7,Labuhanbatu Utara,14,Labura,16,Lampung,175,Lampung Utara,129,Lampura,13,Lubuklinggau,4,Medan,2026,Megapolitan,149,Meranti,10,Mukomuko,20,Musirawas,19,Nasional,2007,Nusantara,3863,Padang,2,Pagaralam,22,Pekanbaru,5,Pendidikan,6,Politik,4,Riau,171,Rohil,388,Rokan Hilir,78,Seginim,1,Sibolangit,1,Simalungun,2,sumatera Barat,2,Sumatera Selatan,27,Sumatera Utara,1113,Tanggamus,26,Tanjabbar,7,Tanjung Jabung Barat,57,Tanjungpinang,2,Tapanuli Utara,6,Taput,2,Tulang Bawang,48,Tulang Bawang Barat,18,
ltr
item
Garuda Nusantara: Ketua BADKO HMI Sumut: Kedepankan Kajian Akademis Daripada Turun ke Jalan
Ketua BADKO HMI Sumut: Kedepankan Kajian Akademis Daripada Turun ke Jalan
https://1.bp.blogspot.com/-3vB_MWr_2ng/XbZW8c98CbI/AAAAAAAAFuk/o7vkQ55bUwchHRVmsO0T_LHbrGN61duggCLcBGAsYHQ/s640/KAJIAN.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-3vB_MWr_2ng/XbZW8c98CbI/AAAAAAAAFuk/o7vkQ55bUwchHRVmsO0T_LHbrGN61duggCLcBGAsYHQ/s72-c/KAJIAN.jpg
Garuda Nusantara
http://www.garudanusantara.id/2019/10/ketua-badko-hmi-sumut-kedepankan-kajian.html
http://www.garudanusantara.id/
http://www.garudanusantara.id/
http://www.garudanusantara.id/2019/10/ketua-badko-hmi-sumut-kedepankan-kajian.html
true
9203857902923243004
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy