Lagi-lagi, dana ratusan juta yang dikucurkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui program ADD dan DD ke sejumlah desa ini dinilai perealisasiannya tidak dilaksanakan sesuai undang-undang dan permendes yang ada, dan dinilai tidak transparan serta mark-up dalam hal anggaran, atas adanya indikasi/dugaan tersebut maka patut dipertanyakan kinerja dari pihak dinas. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) dan Inspektorat Kabupaten Pesawaran maupun BPK, apakah sudah bekerja sesuai dengan opsi dan fungsinya dalam melakukan pemeriksaan baik RAPBDesa, Laporan Realisasi Kepala Desa, dan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (LPJ) yang dialokasikan di bidang pembangunan infrastruktur desa terkhusus di bidang pemberdayaan masyarakat serta lembaga desa yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBD/APBN Tahun Anggaran tersebut. Pasalnya,
Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah ini perealisaianya dinilai tidak sesuai dengan juknis dan standarisasi yang ada dan dinilai tidak transparan serta tidak menjalankan instruksi Permendagri Nomor 46 Tahun 2016. Melihat adanya indikasi praktek-praktek penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa ini, kiranya perlu menjadi sorotan DPRD dan Bupati Pesawaran sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana termaktub dalam Inpres tersebut merupakan tugas DPRD dan Bupati di wilayahnya untuk mencegah kebocoran anggaran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diharapkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan lebih, benar-benar dapat menjalankan tugas dan bekerja sesuai dengan opsi dan fungsinya masing-masing untuk menegakan supremasi hukum serta dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut demi untuk menindak tegas oknum-oknum kepala desa yang terindikasi dan terbukti melakukukan tindak pidana korupsi dalam bidang pengelolaan keuangan desa.
Kini dugaan peyelewengan dana desa mengarah di kecamatan Punduh Pedada, Kali ini terkuak dugaan penyelewengan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 menyasar pada Bahrudin, Kepala Desa Rusaba kecamatan punduh pidada Kabupaten Pesawaran. Informasi yang dihimpun tim investigasi DPC LAMI Pesawaran dari sumber terpercaya, perealisasian DD Desa RUSABA 2017 yang dipimpin BAHRUDIN ini diduga melakukan praktik curang untuk memperkaya diri. Hal itu berdasarkan penuturan warga Desa Rusaba yang sempat tergabung dalam struktur dan kelembaan Pemerintahan Desa Rusaba saat di konfirmasi. Menurutnya sejak dirinya diangkat dan di SK kan oleh Kepala Desa RUSABA ini tidak pernah tahu ataupun menerima satu rupiah pun dari anggaran puluhan juta yang telah di tetapkan ini.
"Sejak tahun 2015 saya diangkat dan di SK kan oleh Kepala Desa Rusaba (BAHRUDIN), saya tidak pernah tau apalagi menerima walau satu rupiah pun dari anggaran yang sudah dianggarkan itu, saya baru tahu sekarang kalau lembaga kami ada anggaran tersendiri yang nilainya mencapai puluhan juta, " ungkapnya yang meminta dirahasiakan identitasnya, ketika dihubungi minggu (10/11). Sementara, Kepala Desa Rusaba (BAHRUDIN), Kepala Desa yang kembali terpilih pada Pilkades serentak 2019 untuk masa jabatan periode 2019 s/d 2025 ini saat ingin di konfirmasi di kediaman nya, Sabtu (30/11) tidak bisa ditemui dan ponselnya pun tidak dapat dihubungi dan tidak aktif. (Red)
COMMENTS