Komisi I DPRD Lampung Barat Tindak lanjuti dan Serap Aspirasi Masyarakat Pekon Pajar Agung

LAMPUNG BARAT, Garuda Nusantara - Gerak cepat serap aspirasi masyarakat, sebanyak tujuh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung melalui tim dari Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum dan Perizinan melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Pekon (Desa) Pajar Agung  di wilayah Kecamatan Belalau, Kamis (4/6/2020).

Kunjungan tersebut menindaklanjuti pemberitaan dari beberapa media yang tergabung didalam Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Koordinator Wilayah (Korwil) Kabupaten Lampung Barat dari hasil laporan keluhan Sayuti selaku Ketua Lembaga Himpunan Pekon (LHP) dan masyarakat Pekon Pajar Agung yang sebelumnya mengeluhkan  adanya dugaan ketimpangan di Pekon tersebut.

Ketujuh wakil rakyat tersebut adalah Hi. Untung SPd selaku Ketua Komisi I, Erwin Suhendra SE selaku Wakil Komisi I, Hi. Bahrin Ayub SH selaku Sekretaris Komisi I beserta Anggota Komisi I Sumyati, Hi. Saiful Abadi SE, Mawardi dan didampingi secara langsung Sutikno selaku Koordinator yang juga selaku wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Erwin Suhendra selaku Wakil Ketua Komisi I dan juga sebagai juru bicara Komisi I menjelaskan melalui timnya, pihaknya telah mencatat segala aspirasi yang disampaikan oleh Ketua LHP dan masyarakat Pekon Pajar Agung. Dari hasil kunjungan ini, pihaknya akan menindaktlanjutinya lebih jauh dan akan di hearing kan. Terkait adanya dugaan ketimpangan di Pekon Pajar Agung agar hal-hal yang berkaitan dengan roda pemerintahan khususnya di Pekon Pajar Agung berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan masyarakat.

"Sebelum turun ke lapangan, pihak Komisi I telah menerima keluhan dari Sayuti selaku Ketua LHP dan beberapa masyarakat melalui pemberitaan di beberapa media. Masyarakat Pekon Pajar Agung sangat mengharapkan kepada pihak Pemerintah Daerah yang membidangi seperti Komisi 1 Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perijinan agar bisa membantu menindaklanjuti persoalan-persoalan yang ada di Pekon Pajar Agung. Dan masyarakat berharap kedepan, roda pemerintahan di Pekon Pajar agung bisa berjalan sesuai yang di harapkan masyarakat," ujar Erwin.

Disamping itu, lanjut Erwin yang mana saat ini yang diperlukan oleh masyarakat Pekon Pajar Agung adalah jangan sampai ada kekosongan dalam roda pemerintahan di Pekon Pajar Agung untuk melayani kepentingan bersama. Utamanya dalam melaksanakan segala kegiatan, seperti pembangunan dan terpentingnya lagi adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 ini.

Beragam aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh Ketua LHP dan masyarakat dengan duduk bersama satu meja telah terserap. Mulai dari persoalan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2019 yang terindikasi tidak adanya transparansi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dalam pengelolaan anggaran tersebut semenjak dijabat PJ Peratin Pekon Pajar Agung dan masih ada beberapa persoalan lainnya yang dikeluhkan oleh masyarakat Pekon Pajar Agung.

“Dalam agenda kunjungan kerja ini, semua keluhan masyarakat sudah direkam dan dicatat oleh tim Komisi I. Tentu, nantinya akan segera kami tindaklanjuti pada instansi atau dinas terkait dan kami sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan dengan maksimal agar semua keluhan itu segera ditindaklanjuti dan kedepannya akan di hearing kan,” tegas Erwin.

Lanjutnya, pada posisinya sebagai unsur pemerintahan daerah, maka indentifikasi tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan DPRD terbagi atas dua hal.  Pertama, hal yang bersifat administratif, yaitu menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kegiatan Raker atau meminta kepada Pemda untuk menangani permasalahan tersebut. Kedua, tindaklanjut dari bidang masalah yang bersifat politis, yaitu berupa dukungan sikap DPRD terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat ke DPRD.

Permasalahannya apakah kedua indentifikasi tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD dapat secara efektif memberikan solusi atas permasalahan sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat.

"Tujuan utama dari Komisi I ini dalam rangka pembelajaran tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang benar.dan kita harapkan Pekon Pajar Agung kedepan,tidak terjadi lagi persoalan Seperti ini.dan juga persoalan ini tidak menular ke Pekon yang lain," tegasnya.

Meski demikian, tambahnya, langkah Pemerintah saat ini tetaplah perlu didukung oleh seluruh masyarakat. Sebab saat ini Pemerintah pun tengah bekerja keras untuk terus membangun, menampung dan menyerap aspirasi dari masyarakat.

"Sesuai dengan kebutuhan kita lewat pemerintah daerah, inspektorat untuk segera menindak lanjutinya. Kode etik pemerintah, juga rekomendasi komisi I dan apabila hasil  ini bukan lagi indikasi tapi sudah A 1, agar langsung dilimpahkan ke aparat penegak hukum," tutup Erwin.

Hadir dalam kegiatan kunjungan kerja anggota Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Barat, Camat Belalau, Ketua LHP beserta Anggota, Pendamping Pekon, Apartur Pemerintah Pekon, Tokoh Masyarakat dan unsur lapisan masyarakat Pekon Pajar Agung. (Jonson Ahmadi)