Rapat Koordinasi tersebut dihadiri Ketua KPK RI Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah MA MSc diwakili Kasdam I/BB, Wakil Gubernur Sumut, Kajati Sumut, Ka Kanwil BPN SU, Wakil Direktur Utama PLN, Walikota/Bupati jajaran Provsu, Forkopinda jajaran Prov. Sumut, dan PJU Polda Sumut.
Kegiatan tersebut diawali dengan pengarahan dan penyampaian dari Wamen Agraria dan Tata Ruang, kemudian arahan dari Gubernur Sumut yang menyambut kedatangan Ketua KPK dengan rombongannya. Dilanjutkan penyampaian Ketua KPK Komjen Pol Drs Firli Bahuri MSi yang menyampaikan bahwa negara sudah sangat besar mengeluarkan anggaran untuk menangani pandemik Covid-19.
Saat pandemik ini, kita semakin banyak mengeluarkan anggaran akibat adanya beberapa indikator salah satunya kemiskinan. Maka dari itu, para kepala daerah harus memberikan bansos untuk masyarakat yang terdampak. “Bicarakan dengan anggota DPR untuk menghindari meningkatnya kemiskinan. Kemudian indikator pengangguran, indikator ibu melahirkan maka semakin bertambah penduduk, dan indikator sengketa lahan,” jelasnya.
Ketua KPK RI mengatakan, ada beberapa titik rawan korupsi yang terjadi. Beberapa di antaranya yaitu karena adanya birokrasi rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, realokasi anggaran Covid-19, penyelenggaran bansos, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD dan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan kepala daerah.
“Korupsi bisa kita cegah kalau kita punya integritas. Defenisi dari Integritas adalah kesatuan atau keselarasan antara hati, fikiran, perbuatan dan hati nurani,” jelas Komjen Firli.
Di akhir pengarahannya Ketua KPK mengatakan sudah saatnya kita berkomitmen untuk memberantas korupsi untuk mewujudkan NKRI yang bersih. Sementara kegiatan diakhiri dengan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat dari beberapa perwakilan daerah. (Ly Tnb)
COMMENTS