Bahkan Rahmat Atong meyakini, Syafri Donny Sirait memiliki strategi dan program yang lebih baik sehingga bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada pada DLH Kabupaten Bekasi dengan maksimal.
“Selamat datang Pak Donny Sirait di Dinas Lingkungan Hidup. Semoga bisa membawa kemajuan Dinas Lingkungan Hidap Kabupaten Bekasi. Saya yakin beliau mampu untuk melakukan hal itu demi kemajuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi,” imbuh Rahmat Atong yang juga menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Masalah utama yang harus diselesaikan pada DLH Kabupaten Bekasi, menurut Rahmat Atong, adalah tentang persampahan dan tata lingkungan di Kabupaten Bekasi. Dirinya berharap, apa yang sudah dikerjakan sebelumnya bisa dilanjutkan dan dituntaskan oleh Kadis baru dengan baik.
Sementara itu, dalam sambutannya, Syafri Donny Sirait yang resmi dilantik menjadi Kepala DLH Kabupaten Bekasi mengatakan, pihaknya bakal fokus memberikan perhatian utama pada persoalan sampah dan pencemaran sungai yang harus cepat diselesaikan.
"Ada beberapa poin penting untuk segera bisa menyelesaikan terkait sampah dan juga terhadap pelayanan pengangkutan sampah yang masih belum maksimal, kami berharap semuanya bisa terlayani dengan baik," ujarnya berharap.
Menurut mantan Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi ini, selain persoalan areal TPA Burangkeng yang sudah over kapasitas, juga menunggu realisasi penambahan luas TPA.
Dalam jangka pendek, kata Donny Sirait mSih dibutuhkan, akan tetapi untuk jangka panjang tidak mungkin kita terus menerapkan sistem open dumping. “Ya harus segera ada alih teknologi, sehingga tidak ada lagi perluasan lahan di kemudian hari," tegas Donny Sirait.
Menurut Donny Sirait, sudah saatnya ada alih teknologi untuk mencapai program jangka menengah dalam lima tahun ke depan, yang dari sekarang harus disiapkan konsepnya. Sedangkan untuk menekan pencemaran sungai, Donny berujar, harus ada regulasi yang mengatur, bukan hanya untuk industri, tapi juga untuk limbah rumah tangga.
"Pencemaran sungai saat ini dipengaruhi oleh limbah rumah tangga, karena Kabupaten Bekasi dengan jumlah penduduk 3,8 juta jiwa hal itu berpengaruh terhadap lingkungan dan pencemaran sungai," terang mantan Kabag Hukum Kabupaten Bekasi ini seraya menambahkan, dalam proses regulasi ada kewenangan DLH dan OPD lain yang harus dikoordinasikan.
Hadir Sekretaris DLH Kabupaten Bekasi Eman Sulaeman, Kabid Kebersihan Khairul Hamid, Kabid Gakkum H Arnoko dan Kabid lainnya, para Kepala UPT Pengelolaan Persampahan dan Kasubag TU UPT, serta perwakilan dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi. (Lozy BB)
COMMENTS