Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Presiden ke Lokasi Food Estate di Desa Ria-ria, Kecamatan Pollung.
Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang akan menjadi bukti tertulis mendapatkan pengakuan hukum.“Apa sih gunanya sertifikat? Kalau kita sudah pegang ini hak hukum kita atas tanah itu menjadi jelas,” kata Joko Widodo.
Sertifikat Tanah yang diserahkan Presiden itu sebanyak 20.637 sertifikat yang berasal dari program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 47 sertifikat untuk rumah ibadah, dan 1.236 sertifikat untuk aset dan barang milik negara, serta 87 sertifikat untuk bidang lahan yang berada di kawasan Food Estate (lumbung pangan) yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan.
“Hari ini telah diserahkan kurang lebih 20 ribu-an sertifikat untuk Provinsi Sumatera Utara. Khusus untuk Humbang Hasundutan ada penyerahan sertifikat yang berada di lokasi lumbung pangan, itu ada 87 sertifikat,” jelas Presiden.
Penyerahan sertifikat itu hanya dihadiri oleh penerima dalam jumlah yang terbatas untuk mentaati protokol kesehatan. Selainnya,masyarakat penerima mengikuti secara virtual dengan Vid Com.
Pada kesempatan itu, Presiden berpesan untuk menjaga sertifikat yang telah diterimanya tersebut dengan baik. “Kepemilikan sertifikat tersebut berarti membuka akses permodalan ke perbankan apabila di antara para penerima ada yang ingin menggunakannya sebagai modal usaha,” sebut Presiden.
Namunpun demikian,Presiden mengingatkan agar dana yang diperoleh dari pinjaman dapat dipergunakankan untuk hal-hal produktif.
“Saya ingat saat saya pertama kali mendapat sertifikat 35 tahun lalu, sangat senang,Karena dengan sertifikat ini kita nanti bisa gunakan untuk akses ke perbankan. Ini bisa disekolahkan ke bank kalau ingin dipakai untuk modal kerja usaha,”sebut Presiden menceritakan.
Kunjungan Kerja Presiden ke Humbahas tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Pangdam I Bukit Barisan, Kapoldasu, Plt Bupati Humbang Hasundutan Saut Parlindungan Simamora, Sekretaris Daerah Humbahas Tonny Sihombing, dan Pimpinan OPD Se-Kabupaten Humbang Hasundutan. (Freddy simatupang)
COMMENTS